![IMG-20240628-WA0151 FOTO: Kantor Mapolda Sulsel, Tamalanrea Indah, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.16, Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). [Istimewa]](https://legion-news.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240628-WA0151.jpg)
LEGIONNEWS.COM – BULUKUMBA, Penanganan perkara narkotika di Kabupaten Bulukumba kini berada dalam sorotan serius. Munculnya sejumlah pemberitaan mengenai orang-orang yang sebelumnya diamankan aparat kepolisian, tetapi kemudian dikabarkan kembali bebas, memunculkan pertanyaan besar terhadap konsistensi dan akuntabilitas kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba.
Terbaru, pemberitaan DNID Media, Kamis (19/11/2026), mengangkat kabar seorang pria berinisial SL alias Samsul yang disebut diamankan bersama dua rekannya pada 4 November 2026. Namun, berdasarkan keterangan warga yang dikutip media tersebut, SL dikabarkan kembali terlihat bebas pada 14 November 2026, atau sekitar sepuluh hari setelah penangkapan.
Pemberitaan tersebut menambah panjang daftar persoalan yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik, yakni kabar bebasnya dua pria berinisial AH alias AE dan A alias L yang disebut pernah diamankan dalam rangkaian penanganan perkara narkotika di wilayah Taccorong dan BTN Puri Asri.
Situasi ini mendapat respons keras dari Zul Majjagga, S.H., aktivis dan praktisi. Ia menilai munculnya beberapa pemberitaan dengan persoalan serupa tidak boleh dianggap sebagai isu biasa. Polda Sulawesi Selatan harus turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penanganan perkara narkotika di Polres Bulukumba.
“Ini sudah menjadi alarm bagi Polda Sulsel. Jangan menganggap persoalan ini sekadar polemik pemberitaan. Ketika ada beberapa orang yang dikabarkan diamankan, kemudian muncul informasi mereka kembali bebas, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Satresnarkoba Polres Bulukumba. Ada apa dengan penanganan perkaranya?” tegas Zul.
Menurutnya, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar mengapa seseorang bisa kembali berada di luar tahanan. Yang lebih penting adalah bagaimana proses hukum berjalan, apa status masing-masing orang, bagaimana barang bukti diperlakukan, serta apa dasar hukum keputusan penyidik.
Zul menegaskan, pihaknya tidak sedang menyimpulkan telah terjadi praktik tangkap lepas atau transaksi ilegal. Namun, pola informasi yang berkembang harus diuji secara serius melalui pemeriksaan independen dan pengawasan berjenjang.
“Jangan berlindung di balik jawaban normatif bahwa semua sudah sesuai prosedur. Kalau memang sesuai prosedur, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau tidak cukup bukti, jelaskan. Kalau penyidikan dihentikan, apa dasar dan mekanismenya? Jangan biarkan masyarakat hanya melihat penangkapan, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang akhir perkara,” ujarnya.
Zul juga mengungkapkan adanya informasi hasil penelusuran lapangan mengenai rangkaian pengamanan pria berinisial AH alias AE. Informasi awal menyebutkan perkara tersebut bermula dari diamankannya seorang pria berinisial C, kemudian berkembang hingga AH disebut diamankan di kediamannya di kawasan BTN Puri Asri.
Dalam perkembangan berikutnya, AH disebut menunjuk pria berinisial A alias L sebagai pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Informasi yang dihimpun juga menyebut adanya barang bukti narkotika sekitar 0,5 gram.
Selain itu, kedua pria tersebut disebut memiliki riwayat perkara narkotika dan baru sekitar dua bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Informasi mengenai riwayat hukum tersebut masih harus diverifikasi melalui dokumen resmi.
Menurut Zul, rangkaian informasi ini harus dibuka secara terang oleh penyidik. Jangan sampai terdapat perbedaan antara informasi penangkapan yang berkembang di masyarakat dengan penjelasan resmi mengenai hasil penanganan perkara.
“Kasat Resnarkoba harus menjawab secara detail. Bagaimana kronologi pengamanan? Bagaimana pengembangan dari C kepada AH, kemudian kepada A alias L? Di mana barang bukti 0,5 gram ditemukan? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Dan apa dasar hukum masing-masing orang kemudian tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik? Ini bukan pertanyaan yang bisa diabaikan,” katanya.
Lebih jauh, Zul mempertanyakan konsistensi pemberantasan narkotika di Bulukumba karena sebelumnya juga berkembang aduan masyarakat mengenai dugaan jaringan peredaran narkotika di kawasan belakang BRI Tanah Kongkong, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah orang dalam satu keluarga.
Menurutnya, kepolisian harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi tersebut. Jangan sampai penindakan hanya terlihat pada orang-orang tertentu, sementara pengaduan mengenai dugaan jaringan peredaran yang lebih luas tidak memperoleh kejelasan.
“Kalau ada dugaan jaringan di Tanah Kongkong, usut. Kalau ada informasi mengenai pemasok dan pengendali, telusuri berdasarkan alat bukti. Jangan hanya mengejar orang yang mudah dijangkau, sementara dugaan jaringan lainnya tidak mendapatkan penjelasan. Pemberantasan narkoba tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Zul secara terbuka mendesak Kapolda Sulawesi Selatan melalui fungsi pengawasan internal dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penanganan perkara narkotika di Polres Bulukumba.
Ia secara khusus meminta kinerja Kasat Resnarkoba diperiksa secara serius, termasuk mengevaluasi proses pengamanan, pengembangan penyidikan, pengelolaan barang bukti, administrasi perkara, hingga dasar hukum keputusan terhadap orang-orang yang sebelumnya diamankan.
“Jangan hanya memeriksa administrasi di atas meja. Periksa seluruh rangkaian perkaranya. Cocokkan laporan penangkapan, berita acara pemeriksaan, administrasi barang bukti, hasil laboratorium, dan keputusan penyidik. Polda harus memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” desaknya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau indikasi penyalahgunaan kewenangan, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas untuk meredam perhatian publik.
“Kapolda Sulsel jangan menunggu sampai kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh. Dirresnarkoba harus turun. Periksa Kasat Resnarkoba Polres Bulukumba. Kalau kinerjanya benar, buktikan. Kalau ada pelanggaran, tindak. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun,” tandas Zul.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak boleh dijadikan panggung pencitraan melalui angka penangkapan semata. Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari kemampuan membongkar jaringan peredaran, menelusuri pemasok, mengungkap pengendali, dan memastikan setiap proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat melihat polisi begitu cepat ketika menangkap, tetapi begitu sulit mendapatkan jawaban ketika mempertanyakan mengapa orang yang diamankan kemudian bebas. Ini menyangkut integritas penegakan hukum. Jangan ada ruang gelap dalam pemberantasan narkotika di Bulukumba,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kapolres Bulukumba, Kasat Resnarkoba Polres Bulukumba, Kapolda Sulawesi Selatan, dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel mengenai pemberitaan tersebut serta status hukum masing-masing pihak yang disebut. Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. (*)











![Ditangkap, Kemudian Dikabarkan Bebas, Zul Majjaga Tantang Kapolda Sulsel Periksa Kasat Narkoba Bulukumba FOTO: Kantor Mapolda Sulsel, Tamalanrea Indah, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.16, Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). [Istimewa]](https://legion-news.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240628-WA0151-150x150.jpg)










