JAKARTA – Polemik pengadaan 21.800 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Komisi IX DPR RI sebelumnya mengaku tidak pernah menerima laporan terkait rencana pengadaan tersebut, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas program.
Selain itu, muncul kejanggalan karena pengadaan disebut-sebut telah ditolak di DPR dan diblokir oleh Kementerian Keuangan, namun tetap terlaksana. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, mengecam keras tindakan Kepala BGN yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Ini sangat janggal. Program utama BGN adalah pemenuhan gizi masyarakat, bukan pengadaan kendaraan dalam jumlah besar. Ketika anggaran disebut sudah ditolak dan diblokir, tapi tetap berjalan, ini patut dipertanyakan karena terlalu ugal-ugalan dalam mengelola anggaran,” tegas Anshar dalam keterangannya, Senin (13/04).
Ia menilai, pengadaan ribuan motor listrik di tengah fokus program gizi menunjukkan adanya pergeseran prioritas yang tidak tepat. Menurutnya, anggaran negara seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk menjawab persoalan mendasar seperti pemenuhan gizi, khususnya bagi masyarakat rentan.
Lebih lanjut, Anshar mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan di tubuh BGN. Ia bahkan meminta Presiden untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami meminta Presiden untuk mencopot Kepala BGN. Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi menyangkut kepercayaan publik dan integritas pengelolaan anggaran negara,” ujarnya.
Isu ini pun berkembang menjadi diskursus yang lebih luas terkait prioritas belanja negara, efektivitas program pemerintah, serta pentingnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran publik.
