LEGIONNEWS.COM – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam sidang putusannya telah memberhentikan Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (10/11/2026). Dalam putusan itu atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Setelah diputuskan, Eks Kadivkum Polri itu menyatakan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ahrie sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Namun, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan PTDH. Dengan demikian, keputusan tersebut masih menempuh proses banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Dalam sidang KKEP ini, majelis hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela.
Sehingga Hakim menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri.
Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. Isir mengungkapkan, majelis hakim KKEP dipimpin oleh jenderal bintang tiga, dengan wakil anggota jenderal bintang dua. “Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ucap Isir.
“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” ungkap dia lagi. Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. “(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. (*)
