LEGIONNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara mengenai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah gibran tersebut tidak akan berguna, karena perkara serupa telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA).
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan.
Yusril menjelaskan, upaya hukum yang masih memungkinkan ditempuh dalam polemik ijazah Gibran adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, menurutnya, peluang tersebut juga tidak mudah dilakukan. Sebab, pihak yang berperkara, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), belum tentu akan mengajukan PK. Terlebih, Gibran tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan.
“Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelas Yusril.
Yusril juga mempertanyakan bagaimana Gibran akan kembali membuktikan keabsahan ijazahnya jika proses hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah diputus. Menurutnya, penjelasan lebih lanjut seharusnya disampaikan melalui jalur pengadilan, bukan sekadar di luar persidangan.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” tambah Yusril.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan hukum tersebut juga telah dijelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril menyebut dirinya memiliki tanggung jawab memberikan pemahaman kepada presiden mengenai putusan pengadilan beserta konsekuensi hukumnya.
“Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan,” ungkap Yusril. (*)
