LEGIONNEWS.COM – Pernyataan Annette Mau dari Aliansi Ibu Indonesia muncul di tengah langkah serius berupa gugatan resmi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Mahkamah Konstitusi.
Ia menyoroti adanya pergeseran prioritas anggaran negara yang dinilai tidak lagi proporsional. Dalam pandangannya, dana publik seharusnya difokuskan pada sektor-sektor fundamental seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan bidang yang memberi dampak jangka panjang bukan sekadar program konsumtif sesaat.
Kritik ini kemudian membangun narasi kuat bahwa MBG bukan semata soal makan gratis, melainkan menyangkut arah besar kebijakan fiskal negara.
Dari sisi fiskal, pernyataan “ruang fiskal semakin sempit” bukan sekadar opini. Program MBG memang menyedot anggaran dalam skala sangat besar, bahkan dalam perencanaan nasional bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
Dalam struktur APBN, angka ini tentu bukan kecil ia berpotensi menekan alokasi belanja lain yang sama pentingnya. Annette Mau menilai, untuk membiayai program tersebut, muncul indikasi pergeseran atau tekanan terhadap sektor-sektor yang lebih produktif.
Di sinilah letak yang ia sebut sebagai “daya rusak fiskal” bukan karena programnya semata, tetapi karena konsekuensi pilihan anggaran yang harus dikorbankan.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa MBG membawa efek ekonomi, termasuk membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Namun kritik tetap bergulir lapangan kerja tersebut dinilai bersifat turunan dan sangat bergantung pada belanja negara, bukan hasil dari pertumbuhan sektor riil yang mandiri.
Bahkan dalam implementasinya, program ini juga menghadapi berbagai persoalan di lapangan, yang memperkuat keraguan bahwa sistemnya belum sepenuhnya siap, sehingga risiko sosial pun ikut meningkat.
Pada akhirnya, kritik Annette Mau menempatkan MBG sebagai kebijakan populis dengan biaya besar namun dampak jangka panjang yang masih dipertanyakan.
Ia melihat adanya trade-off yang berisiko negara mengorbankan kualitas belanja strategis demi program konsumsi cepat.
Dalam perspektif kebijakan publik, ini mencerminkan pergeseran dari pembangunan struktural menuju distribusi instan yang mungkin menarik secara politik, tetapi berpotensi melemahkan fondasi fiskal dan institusional jika tidak dikendalikan dengan cermat. (*)
