LEGIONNEWS.COM – Uang pajak sebesar Rp14,69 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer antara dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, sepanjang 2024–2026.
Berdasarkan data pengadaan pada portal INAPROC milik LKPP, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket sepanjang 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Berikut rincian nilai kontraknya:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452,69 juta.
- Instagram Reels: Rp205,89 juta.
- Instagram Story: Rp575,65 juta.
- Event attendance: Rp2,52 miliar.
- Penayangan TikTok: Rp144,42 juta.
- Kontrak influencer KKP tahun 2025: Rp3,59 miliar.
- Influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3,6 miliar.
- Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna (2026): Rp3,6 miliar.
Total seluruh kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
ICW menyoroti persoalan ini karena terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa.
ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak belanja influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, kementerian terkait telah memiliki biro hubungan masyarakat serta kanal komunikasi resmi.
Selain itu, ICW menyoroti spesifikasi pengadaan Kemendikbudristek yang secara langsung mencantumkan kanal YouTube dan akun media sosial tertentu milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menurut ICW, spesifikasi tersebut berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa sejenis.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan miliknya dengan total nilai Rp10,8 miliar.
Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal melakukan audit terhadap pengadaan tersebut serta meminta LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik. (Sumber: Indonesia Corruption Watch, 9 November 2026).
