LEGIONNEWS.COM – PALOPO, Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya (GAM) di Kantor PDAM Kota Palopo berujung ricuh. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap krisis air bersih yang dinilai merugikan masyarakat, sementara kewajiban pembayaran air tetap berjalan meskipun air tidak mengalir.
Dalam aksinya, Massa Aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan “AIR TIDAK MENGALIR DAN PEMBAYARAN TERUS MENGALIR” dan menyampaikan dua tuntutan utama, yakni evaluasi total terhadap sistem manajemen dan kinerja Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo, serta pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih.
Awalnya, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dengan bergantian menyampaikan orasi. Namun, situasi mulai memanas ketika seorang provokator diduga melakukan tindakan represif terhadap massa aksi. Tindakan tersebut kemudian diikuti oleh puluhan orang lainnya yang mengenakan seragam dinas PDAM.
Menyikapi rangkaian peristiwa tersebut, Panglima Besar Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Fajar Wasis, mengecam keras tindakan represif yang diduga dilakukan terhadap massa aksi.
“Tindakan represif yang terjadi saat aksi unjuk rasa di Pdam Kota Palopo merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi,” Ucapnya.
Selain mengecam tindakan represif terhadap massa aksi, Ia juga menyoroti minimnya pengawalan dari pihak kepolisian selama berlangsungnya unjuk rasa.
“Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan minimnya pengawalan dari aparat kepolisian. Kondisi ini patut dipertanyakan, mengingat pengawalan tersebut sangat penting untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib,” tegas Fajar.”
Di akhir pertemuan dengan awak media, Pimpinan GAM tersebut menegaskan bahwa GAM tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk tindakan represif yang dialami kadernya dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami sesama kader GAM, memiliki ikatan persaudaraan dan janji perjuangan yang sama. Ketika salah satu dari kami mengalami tindakan represif saat memperjuangkan hak-hak masyarakat, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban,” Tutup Fajar. (**)
