LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Sebuah salinan surat dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI beredar dan menjadi sorotan. Surat bernomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026, tertanggal 12 Oktober 2026, berisi permintaan agar seluruh kementerian dan lembaga memublikasikan konten capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara serentak.
Dalam surat yang ditandatangani secara elektronik atas nama Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Ulta Levenia Nababan, seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga diminta mengunggah konten setiap pukul 16.00 WIB selama 12–20 Oktober 2026 melalui kanal media sosial masing-masing.
Konten tersebut disiapkan oleh Bakom dan dapat diakses melalui tautan yang tercantum dalam surat. Tujuannya adalah menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah agar capaian serta keberhasilan program prioritas dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Orkestrasi berlanjut hingga daerah
Sebelumnya, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga menerbitkan surat tindak lanjut tertanggal 13 Oktober 2026. Surat itu meminta kantor wilayah dan unit pelaksana teknis imigrasi serta pemasyarakatan memublikasikan konten capaian pada 13–20 Oktober, disertai pesan kunci, kata kunci, dan tagar wajib.
Rangkaian dokumen tersebut menunjukkan adanya koordinasi publikasi dari Bakom ke kementerian, kemudian diteruskan ke unit pelaksana di daerah. Namun, belum ada bukti dalam materi yang beredar bahwa pola serupa telah dijalankan seluruh kementerian penerima surat.
Di tengah survei kinerja pemerintahan yang beragam
Pada saat yang sama, CELIOS bersama Kabinet Bayangan merilis rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 ahli pada 15 September–9 Oktober 2026.
Hasilnya, kinerja Kabinet Merah Putih memperoleh nilai 4,7 dari 10 dari masyarakat umum dan 2,9 dari 10 dari kalangan ahli. Prabowo mendapat nilai 4,6 dari masyarakat dan 2,8 dari ahli, sedangkan Gibran memperoleh 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari ahli.
Survei tersebut juga mencatat:
- 75% responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
- 82% menilai pajak dan pungutan terlalu berat.
- 62% menilai pemerintah gagal membuka lapangan kerja.
- 53% menyebut kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
- 55% pemilih Prabowo dalam survei itu menyatakan tidak akan memilihnya kembali pada 2029.
Di sektor lingkungan, 96% ahli menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif. CELIOS juga merekomendasikan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 50% ahli yang disurvei menginginkan program tersebut dihentikan total dan 37% menginginkan penghentian sementara.
Politikus Gerindra Sugiat Santoso membantah kritik tersebut dan menilai sejumlah klaim CELIOS tidak didukung bukti yang memadai. Ia juga mempertanyakan metode survei serta menolak usulan pajak kekayaan ekstrem karena dinilai berisiko mendorong pelarian modal.
Sementara itu, survei Arawicaksa Institute yang dirilis 13 Oktober mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan sebesar 50,1%, berbanding 44,8% yang menyatakan tidak puas. Survei lain dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia dan Piramida Research mencatat tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
Perbedaan hasil tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, pertanyaan, dan metodologi masing-masing survei.
Pertanyaannya, bagaimana publik menilai strategi komunikasi pemerintah yang menyelaraskan publikasi capaian secara serentak, sementara hasil evaluasi kinerja dari sejumlah lembaga menunjukkan gambaran yang berbeda-beda?
Bagaimana menurut Anda? Apakah publikasi serentak seperti ini merupakan koordinasi komunikasi pemerintah yang wajar, atau justru perlu disertai keterbukaan yang lebih besar terhadap kritik dan evaluasi publik? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Sumber: Salinan surat Bakom RI dan materi pemberitaan terkait survei CELIOS, Kabinet Bayangan, serta Arawicaksa Institute.
