LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Beredarnya rumor dan meme di berbagai grup WhatsApp yang mengaitkan Pelaksana Tugas (PLT) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan dukungan kepada kandidat tertentu dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) memicu sorotan tajam.
Publik mempertanyakan netralitas pimpinan sementara dalam proses suksesi kepemimpinan perguruan tinggi ternama di Sulawesi Selatan tersebut.
Pengamat Pendidikan, Andi Hendra Dimansa, menegaskan bahwa rumor yang menyeret nama PLT Rektor Suwardi Annas dan Prof. Hasjmiati ini harus disikapi secara serius. Menurutnya, terlepas dari benar atau tidaknya isu yang beredar, netralitas seorang pejabat sementara adalah harga mati yang tidak boleh ditawar.
“PLT Rektor harus berdiri persis di tengah seluruh kandidat. Jabatan sementara itu sungguh haram hukumnya dijadikan instrumen politik untuk mengarahkan pilihan, membangun keunggulan kandidat tertentu, apalagi menjadi legitimasi kekuasaan dalam kontestasi kampus,” ujar Andi Hendra dalam keterangannya Jumat (9/10/2026).
Ia mengingatkan, suksesi kepemimpinan universitas bukan sekadar ajang perebutan tahta akademik. Pilrek merupakan ujian moral, integritas institusi, serta bentuk kedewasaan demokrasi perguruan tinggi. Sangat disayangkan jika nama pejabat pimpinan mulai dipersepsikan publik masuk ke dalam barisan pendukung salah satu figur.
“Setiap calon rektor seharusnya bertarung lewat adu gagasan, kapasitas akademik, dan rekam jejak kepemimpinan yang konkret. Bukan malah membangun gagah-gagahan persepsi seolah memiliki kedekatan atau ‘restu’ dari pejabat PLT. Jangan jadikan nama PLT Rektor sebagai modal politik murah,” tegasnya.
Andi Hendra menekankan bahwa praktik ‘cawe-cawe’ dengan memanfaatkan otoritas kewenangan untuk mengondisikan hasil pemilihan adalah bentuk pelanggaran etika akademik yang merusak nilai kesetaraan. Oleh karena itu, PLT Rektor tidak bisa hanya pasif atau sekadar mengeluarkan pernyataan formal bahwa dirinya netral. Netralitas harus dibuktikan secara nyata melalui tindakan transparan, konsisten, serta keputusan yang adil bagi seluruh pihak.
“Jangan sampai kampus yang saban hari mendidik mahasiswa tentang nalar kritis dan demokrasi, justru gagal total menerapkan nilai-nilai itu di rumahnya sendiri. Pilrek UNM harus menjadi miniatur demokrasi yang sehat dan bermartabat, tempat aturan dihormati dan kewenangan tidak disalahgunakan,” tambah Andi Hendra.
Ia juga mengimbau agar rumor yang berkembang tidak dibiarkan liar tanpa kejelasan, sebab dapat meruntuhkan kepercayaan sivitas akademika. Langkah klarifikasi yang proporsional dan pengawasan objektif perlu dilakukan guna menjaga kehormatan universitas.
“Ingat, yang mempertaruhkan marwahnya di sini bukan hanya para kandidat, melainkan nama besar UNM. Jangan biarkan panggung demokrasi kampus disandera oleh kepentingan atau permainan pengaruh. PLT Rektor wajib berdiri di tengah, bukan sembunyi di belakang kandidat mana pun,” pungkasnya. (*)
