“Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.”
Oleh: Makmur Idrus, Sesepuh GP Ansor Sulawesi Selatan
LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Muktamar NU ke-35 di Jombang bukan hanya peristiwa organisasi dan pergantian kepemimpinan. Di balik hiruk-pikuk sidang, konsolidasi, pertemuan, dan pergerakan peserta, ada satu hal lain yang menarik untuk dibaca: perputaran uang yang sangat besar.
Jika jumlah peserta dan penggembira diperkirakan sedikitnya 50.000 orang, maka kita dapat menggunakan hitungan sederhana.
Apabila setiap orang mengeluarkan rata-rata minimal Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, maka uang yang beredar dapat mencapai sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar per hari.
Jika aktivitas Muktamar berlangsung efektif selama lima hari, maka dari pengeluaran pribadi peserta dan penggembira saja, nilai transaksinya dapat mencapai sekitar Rp12,5 miliar hingga Rp25 miliar.
Angka itu pun masih tergolong konservatif.
Sebab di lapangan, pengeluaran peserta tidak sedikit. Ojek lokal, misalnya, dapat mencapai sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 sekali jalan. Kalau seseorang menggunakan ojek pergi-pulang, maka hanya untuk transportasi saja ia sudah mengeluarkan sekitar Rp60.000 hingga Rp80.000 per hari.
Jika hanya 10 persen dari 50.000 orang atau sekitar 5.000 orang menggunakan ojek dua kali sehari dengan rata-rata tarif Rp35.000 sekali jalan, maka transaksi sektor ojek dapat mencapai sekitar Rp350 juta per hari, atau sekitar Rp1,75 miliar selama lima hari.
Belum lagi rental kendaraan, BBM, parkir, angkutan lokal, dan transportasi lainnya.
Sektor akomodasi juga menarik.
Rumah-rumah warga ikut disewakan selama Muktamar dengan harga sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta. Jika secara konservatif hanya 100 rumah disewa dengan rata-rata Rp9 juta, maka nilai transaksinya sudah sekitar Rp900 juta.
Jika 200 rumah disewa, nilainya menjadi sekitar Rp1,8 miliar.
Itu belum menghitung hotel, homestay, pondokan, dan penginapan di kawasan sekitar Jombang.
Lalu ada pengeluaran untuk kopi, rokok, laundry, oleh-oleh, pakaian, atribut NU, konveksi, percetakan, pulsa, bazar dan UMKM.
Menariknya, pengeluaran makan peserta mungkin tidak sebesar kegiatan besar pada umumnya karena selama Muktamar hampir di setiap sudut jalan dan titik kegiatan tersedia makanan gratis dari panitia, pesantren, warga, maupun posko.
Tetapi makanan gratis bukan berarti tidak ada perputaran uang.
Beras harus dibeli. Ayam, ikan, telur, sayur, air minum, gas, kemasan dan berbagai kebutuhan dapur juga harus tersedia.
Jadi uang tetap berputar, hanya jalurnya berbeda.
Kalau biasanya uang keluar langsung dari kantong peserta, dalam kondisi seperti ini uang lebih banyak bergerak melalui panitia, donatur, pesantren, katering, pedagang dan pemasok kebutuhan konsumsi.
Karena itu, jika seluruh komponen dihitung, estimasi perputaran transaksi langsung selama Muktamar pada kisaran Rp25 miliar hingga Rp55 miliar bukan angka yang berlebihan.
Bahkan angka tersebut masih mungkin bertambah bila efek ekonomi terhadap daerah sekitar, pemasok, UMKM, transportasi, penginapan, dan perdagangan lokal ikut diperhitungkan.
Namun sesungguhnya bukan angka Rp25 miliar, Rp40 miliar atau Rp55 miliar yang paling penting.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Setelah Muktamar selesai, berapa banyak uang itu yang benar-benar tinggal dan berkembang di tangan warga serta pelaku ekonomi Nahdliyin?
Jangan sampai Muktamar hanya menjadi pesta ekonomi lima tahunan.
Selama beberapa hari orang datang, hotel penuh, rumah disewa, ojek laris, warung kopi ramai, konveksi kebanjiran pesanan, atribut terjual, lalu setelah peserta pulang semuanya kembali seperti semula.
Lebih ironis lagi apabila setelah Muktamar selesai, PCNU, MWCNU dan ranting kembali menghadapi persoalan yang sama: keterbatasan anggaran, ketergantungan pada hibah, urunan pengurus dan bantuan pihak lain.
Kalau dalam lima hari NU mampu menggerakkan puluhan ribu orang dan puluhan miliar rupiah, sebenarnya NU memiliki kekuatan pasar dan kekuatan ekonomi yang luar biasa besar.
Persoalannya bukan NU kekurangan potensi ekonomi.
Persoalannya adalah apakah potensi sebesar itu sudah dihimpun, dikelola, dan diarahkan menjadi kekuatan ekonomi organisasi yang berkelanjutan.
Karena itu, Muktamar NU ke-35 seharusnya tidak hanya menghasilkan siapa Rais Aam dan siapa Ketua Umum PBNU.
Muktamar harus berani menghasilkan desain besar kemandirian ekonomi NU, terutama bagi PCNU, MWCNU dan ranting.
Sebab pertanyaannya sederhana:
Kalau lima hari Muktamar saja mampu menggerakkan puluhan miliar rupiah, mengapa lima tahun kepengurusan belum mampu membuat cabang dan ranting NU benar-benar mandiri secara ekonomi?
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya danatau Naskah rilis/Keterangan Pers ataupun Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis naskah seperti Kolom Opini, Memberi Keterangan pers dan legion-news.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ataupun pemberitaan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini/Rilis berita/Keterangan Pers Redaksi legion-news.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
