JAKARTA – Relawan Prabowo-Gibran, LOGIS 08, mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Perhubungan menyusul rentetan kecelakaan transportasi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, LOGIS 08 menilai Presiden perlu mempertimbangkan langkah reshuffle terhadap Menteri Perhubungan apabila dinilai tidak mampu meningkatkan standar keselamatan transportasi nasional.
Desakan evaluasi juga menguat setelah insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Madura pada 2 Agustus 2026. Kapal yang melayani rute Surabaya–Makassar itu mengangkut 271 orang (232 penumpang dan 39 awak kapal) ketika api dilaporkan muncul di dek kendaraan. Hingga operasi pencarian dan evakuasi berakhir, lima orang dinyatakan meninggal dunia, sementara ratusan penumpang berhasil dievakuasi. Penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh otoritas yang berwenang.
Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan layanan transportasi baik laut darat dan udara.
Menurutnya, setiap kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan, tata kelola, serta efektivitas kebijakan keselamatan transportasi.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Setiap kecelakaan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional. Presiden memiliki kewenangan untuk menilai kinerja para pembantunya, dan apabila diperlukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, reshuffle merupakan langkah yang sah dan konstitusional,” ujar Anshar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (06/08).
Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI itu menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan seseorang sebelum adanya hasil investigasi atas setiap insiden. Namun, menurutnya, rentetan kecelakaan di berbagai moda transportasi menunjukkan perlunya evaluasi objektif terhadap efektivitas kepemimpinan dan pengawasan di sektor perhubungan.
“Kami tidak ingin mendahului hasil investigasi. Namun, pemerintah harus menjadikan setiap insiden sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di atas segalanya,” tegasnya.
Menurut Anshar, Kementerian Perhubungan perlu memastikan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, menerapkan standar keselamatan secara konsisten. Pengawasan terhadap operator, kelayakan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap regulasi harus diperkuat untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
“Yang paling penting adalah memastikan tidak ada lagi korban akibat kelemahan sistem. Evaluasi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola. Keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan transportasi nasional,” tutup Anshar. (**)
