TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu, Solusinya: Pemprov DKI Siapkan Pengangkutan Terjadwal Jenis Sampah

0
FOTO: TPST Bantargebang menerima sampah warga DKI Jakarta mencapai 4.000 ton per hari. (Foto: Shutterstock)
FOTO: TPST Bantargebang menerima sampah warga DKI Jakarta mencapai 4.000 ton per hari. (Foto: Shutterstock)

LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Mulai 1 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya dan menghentikan pengiriman sampah utuh ke TPST Bantargebang.

Pemberlakuan itu berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penanganan Sampah Secara Komprehensif, sistem pengelolaan sampah Jakarta diubah total dari pola konvensional kumpul-angkut-buang menjadi pola baru yaitu pilah-angkut-olah.

Mulai tanggal tersebut, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu yang benar-benar sudah tidak bisa diolah di tingkat wilayah.

Advertisement

Kewajiban Memilah dari Rumah

Warga DKI Jakarta diwajibkan aktif memilah sampah dari rumah tangga. Pemerintah menyiapkan skema pengangkutan terjadwal berdasarkan jenis sampah.

Kewajiban Sektor Komersial, Sektor bisnis seperti hotel, restoran, kafe (Horeka), perkantoran, dan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Optimalisasi TPS 3R

Pemprov DKI memaksimalkan fungsi 29 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat wilayah. Salah satunya adalah reaktivasi TPS 3R Menteng Atas yang mengolah sampah menjadi kompos dan Refuse-Derived Fuel (RDF).

Target Jangka Panjang

Kebijakan transisi ini menargetkan pencapaian Zero Open Dumping (penghentian sistem pembuangan terbuka) sepenuhnya pada tahun 2029.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada keterlibatan dan disiplin masyarakat di tingkat RT dan RW dalam memilah sampah sehari-hari.

“Dan beberapa kali saya bertemu dengan RT/RW secara langsung memberikan apresiasi,” kata Pramono.

Ia juga menyinggung kunjungannya ke kawasan Ciangir, Tangerang, yang tengah dipersiapkan menjadi pusat pengembangan ketahanan pangan milik Pemprov DKI Jakarta.

“Termasuk kemarin kami di Ciangir yang akan kita bangun dalam skala yang besar untuk ketahanan pangan Jakarta. Di sana akan ada kurang lebih 5 ribu sapi, kemudian ada ternak yang lain, ayam, unggas, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (31/7).

Dalam kunjungan itu, Pramono dan Andra Soni melihat fasilitas Pusat Olahan Organik (POO) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Ciangir. Mereka meninjau pengolahan sampah organik dengan maggot, budidaya lele, peternakan bebek dan ayam, hingga peternakan sapi. (*)

Advertisement