“Warga Nahdliyin Mulai Menakar Manfaat Nyata Kepemimpinan PBNU bagi Daerah,”
LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, dinamika internal Nahdlatul Ulama mulai menghangat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Di tengah mulai ramainya konsolidasi politik organisasi, warga Nahdliyin Sulsel kini mulai mempertanyakan manfaat nyata yang dirasakan daerah selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Salah satu warga NU Sulsel, Makmur Idrus, menilai pertanyaan tersebut merupakan bentuk evaluasi organisasi yang wajar dan sehat. Menurutnya, warga NU di daerah kini tidak lagi hanya melihat figur atau popularitas tokoh, tetapi mulai mengukur dampak konkret yang dirasakan masyarakat hingga tingkat ranting desa.
“Warga NU Sulsel sekarang mulai berpikir lebih realistis. Mereka ingin tahu apa manfaat langsung yang dirasakan daerah setelah muktamar berjalan beberapa tahun.
Apakah ada penguatan sekolah NU, pesantren, ekonomi jamaah, atau pelayanan kesehatan,” ujarnya di Makassar, Selasa (19/5/2026).
Ia mengatakan kultur warga Nahdliyin Sulawesi Selatan memiliki karakter berbeda dibanding sebagian wilayah lain di Pulau Jawa. Warga NU Sulsel dinilai lebih pragmatis dalam melihat organisasi dan lebih fokus pada hasil nyata dibanding narasi besar yang bersifat simbolik.
Menurutnya, hingga saat ini NU Sulsel belum memiliki sekolah unggulan modern yang benar-benar menjadi simbol kebangkitan pendidikan NU di kawasan timur Indonesia. Padahal basis warga Nahdliyin di Sulawesi Selatan cukup besar dan tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota.
“Banyak lembaga pendidikan yang diasosiasikan dengan NU masih berjalan sendiri-sendiri tanpa penguatan sistem yang terintegrasi. Bahkan sebagian warga NU lebih memilih sekolah non-NU karena dianggap lebih maju dalam manajemen dan teknologi pendidikan,” katanya.
Sorotan serupa juga diarahkan pada pengembangan perguruan tinggi NU di Indonesia Timur. Masyarakat disebut mulai mempertanyakan sejauh mana perhatian PBNU terhadap penguatan kampus-kampus NU berbasis potensi daerah seperti pertanian, perikanan, maritim, dan ekonomi kerakyatan.
“Sulsel membutuhkan kampus NU yang mampu melahirkan solusi nyata bagi petani, nelayan, dan generasi muda Nahdliyin, bukan sekadar simbol organisasi,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, keberadaan rumah sakit besar milik NU di Sulawesi Selatan juga dinilai belum terlihat menonjol dibanding lembaga kesehatan milik organisasi lain maupun swasta umum.
“Kalau NU serius membangun kemandirian umat, sektor kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan kelembagaan, pola komunikasi elite PBNU dengan daerah juga mulai menjadi perhatian warga NU Sulsel. Selama ini sebagian besar agenda konsolidasi organisasi dinilai lebih banyak berlangsung di hotel berbintang dibanding menyentuh langsung kantor-kantor PWNU, PCNU, pesantren, hingga ranting desa.
Menurut Makmur, warga NU di daerah sebenarnya hanya ingin melihat pimpinan PBNU lebih dekat dengan akar rumput, mendengar langsung kondisi cabang, pesantren, dan masyarakat Nahdliyin di bawah.
“Kadang cukup duduk minum kopi bersama pengurus cabang dan kiai kampung lalu mendengar persoalan mereka, itu sudah membangun kedekatan emosional yang besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kekuatan utama NU sejatinya berada di pesantren, langgar kecil, dan komunitas warga di desa-desa, bukan semata-mata di forum elite organisasi.
Menjelang muktamar, warga NU Sulsel juga mulai berharap agar daerah tidak hanya dijadikan basis dukungan politik sesaat tanpa dampak pembangunan organisasi yang jelas setelah proses pemilihan selesai.
“Jangan sampai Sulsel hanya menjadi kayu bakar politik muktamar. Dipakai saat perebutan dukungan, tetapi setelah selesai daerah kembali dilupakan tanpa manfaat nyata,” tegasnya.
Ia berharap pasca Muktamar NU ke-35 nantinya, PBNU mampu menghadirkan program yang benar-benar dirasakan warga daerah, mulai dari penguatan pendidikan, pembangunan rumah sakit NU, pemberdayaan ekonomi jamaah, hingga peningkatan peran kader daerah dalam pengambilan kebijakan strategis organisasi. (*)
