Oleh: ILLANK RADJAB
(Ketua BARAK_145)
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Politik modern terlalu sering memuja kemenangan, tetapi lupa merawat etika. Kita hidup dalam zaman ketika ukuran keberhasilan pemimpin bukan lagi tentang keteguhan menjaga komitmen, melainkan seberapa cepat ia mampu membaca peluang dan menguasai momentum. Dalam situasi seperti itu, adab perlahan tersisih dari panggung politik.
Padahal dalam tradisi kepemimpinan Nusantara, etika bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Ia adalah fondasi moral yang menentukan apakah kekuasaan itu layak dihormati atau hanya sekadar ditakuti.
Di tengah hiruk-pikuk politik yang semakin pragmatis, ingatan publik pernah berhenti pada satu pernyataan sederhana dari Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta periode pertama. Saat itu elektabilitasnya sedang menanjak. Banyak kelompok masyarakat mendorongnya segera naik ke panggung politik nasional. Namun Anies memilih menahan diri.
Ia pernah menyampaikan kurang lebih begini: “Selama Pak Prabowo masih ada, saya tidak akan terlibat dalam kontestasi itu. Ini soal etika.”
Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kedalaman filosofis yang jarang ditemukan dalam politik hari ini.
Dalam teori kepemimpinan moral, seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kemampuan memenangkan pertarungan, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan ambisi. James MacGregor Burns dalam konsep transformational leadership menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati lahir ketika seorang figur mampu menempatkan nilai dan moralitas di atas kepentingan pribadi. Sementara Max Weber menyebutnya sebagai ethic of responsibility etika tanggung jawab.
Anies saat itu sedang memperlihatkan satu hal penting: loyalitas politik tidak boleh dipatahkan hanya karena peluang kekuasaan terbuka lebar.
Di situlah publik melihat adab.
Bukan karena ia sempurna. Bukan pula karena semua orang sepakat dengan sikap politiknya. Tetapi karena ia memperlihatkan bahwa politik masih mungkin dijalankan dengan rasa hormat kepada relasi, mentor, dan komitmen moral.
Dan hari ini, ingatan itu seperti menemukan relevansinya kembali di Sulawesi Selatan.
Nama Munafri Arifuddin atau Appi, dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS), perlahan dibenturkan dalam narasi suksesi kepemimpinan Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan.
Narasi itu tumbuh liar. Seolah-olah keduanya sedang berjalan menuju arena pertarungan yang tak terhindarkan.
Padahal jika menilik perjalanan politik Appi, ada jejak sejarah yang sulit dihapus dari perjalanan itu.
Sebelum menjadi Wali Kota Makassar, Appi adalah figur yang lama dikenal publik sebagai simbol ketekunan menghadapi kekalahan politik. Ia beberapa kali bertarung dalam kontestasi lokal dan mengalami kekalahan. Bahkan dalam satu momentum politik paling unik di Indonesia, ia pernah kalah melawan kotak kosong pada Pilwali Makassar.
Dalam politik lokal, kekalahan seperti itu biasanya cukup untuk mengubur masa depan seorang politisi. Banyak tokoh memilih mundur, hilang dari panggung, atau berubah menjadi oposisi yang pahit.
Namun Appi bertahan.
Dan sejarah politik Makassar berubah ketika ia membangun poros baru bersama Aliyah Mustika Ilham. Lebih penting lagi, ketika ia mendapatkan dukungan penuh dari IAS figur dengan loyalis militan dan akar sosial-politik yang sangat kuat di Makassar.
IAS bukan hanya mentor politik dalam konteks teknis elektoral. Ia adalah simbol memori kolektif masyarakat Makassar. Ada romantisme politik yang masih hidup di sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan IAS. Basis loyalitas itu tidak dibangun dalam satu malam, melainkan melalui hubungan emosional bertahun-tahun.
Ketika Appi dan IAS dipertemukan dalam satu garis perjuangan politik, lahirlah kekuatan baru yang kemudian dikenal luas melalui kemenangan MULIA dalam Pilwali Makassar.
Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan elektoral.
Ia adalah kemenangan rekonsiliasi politik.
Appi membawa keteguhan dan daya tahan menghadapi kekalahan. IAS membawa jaringan, pengalaman, dan akar loyalitas. Sementara Aliyah Mustika menjadi simpul emosional yang menyatukan memori politik lama dengan harapan politik baru.
Maka ketika hari ini muncul framing yang mendorong Appi ikut dalam suksesi kepemimpinan Golkar Sulsel dengan posisi berhadap-hadapan melawan IAS atau tokoh lain, publik sebenarnya sedang menyaksikan ujian paling penting dalam kepemimpinan: apakah kekuasaan akan dipandu oleh etika atau ambisi.
Golkar Sulawesi Selatan tentu membutuhkan regenerasi. Itu sesuatu yang wajar. Setiap organisasi politik membutuhkan energi baru. Tetapi regenerasi yang sehat tidak dibangun dengan membenturkan murid dengan mentor dalam situasi yang belum mendesak.
Di sinilah relevansi ingatan tentang Anies Baswedan kembali terasa.
Ada momentum ketika seorang pemimpin justru tumbuh besar karena tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri.
Dalam filsafat Timur, khususnya dalam tradisi kepemimpinan Bugis-Makassar, dikenal konsep sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge saling memanusiakan, saling menghormati, dan saling mengingatkan. Politik tanpa tiga nilai itu hanya akan melahirkan kompetisi dingin yang kehilangan ruh kebudayaan.
Appi hari ini sudah menjadi Wali Kota Makassar. Itu capaian besar. Legitimasi politiknya sudah terbentuk. Masa depannya masih sangat panjang.
Karena itu, jalan paling elegan bagi Appi bukanlah terburu-buru masuk dalam pertarungan yang berpotensi menciptakan kesan “melawan” mentor politiknya sendiri.
Justru dalam konteks kepemimpinan modern, mengalah kadang lebih sulit daripada bertarung.
Dan sering kali, pemimpin yang mampu mengendalikan ambisi akan mendapatkan penghormatan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang terlalu cepat mengejar semua panggung kekuasaan sekaligus.
Sebab sejarah politik tidak selalu mengingat siapa yang paling cepat naik. Tetapi sejarah selalu mencatat siapa yang tetap menjaga adab ketika peluang kekuasaan berada di depan mata.
Pada akhirnya, politik tanpa etika hanyalah perebutan kursi.
Tetapi politik yang dijalankan dengan adab akan melahirkan warisan.
