LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait pemberitaan dugaan praktik “sobis” di Kabupaten Wajo yang turut menyeret isu setoran kepada oknum aparat.
Dalam keterangannya, Syamsul menegaskan bahwa segala bentuk tudingan yang beredar di ruang publik harus disampaikan secara bertanggung jawab, apalagi jika menyasar institusi negara seperti TNI yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.
Ia menilai, menjaga marwah dan kehormatan TNI, termasuk jajaran di wilayah seperti Dandim Wajo, merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang sembarangan membangun opini tanpa dasar yang jelas.
“Kami dengan tegas menyatakan bahwa setiap tudingan yang beredar, khususnya yang menyasar institusi TNI, wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Jangan membangun opini liar tanpa bukti yang jelas,” ujar Syamsul.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan. Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, kata dia, siap menggalang kekuatan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan untuk menyatakan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan isu yang tidak bertanggung jawab.
“Jika tudingan itu tidak mampu dibuktikan, maka jangan salahkan kami jika kami akan menggalang kekuatan ormas sipil untuk menyatakan sikap terhadap pihak-pihak yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Syamsul juga menekankan bahwa saat ini institusi TNI tengah berada dalam semangat pertahanan nasional yang kuat, menjaga keutuhan negara serta stabilitas keamanan di daerah. Dalam situasi tersebut, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut mendukung, bukan justru melemahkan melalui penyebaran isu yang belum tentu benar.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pihak, termasuk kelompok-kelompok yang terindikasi memiliki kepentingan tertentu, agar tidak menyebarkan isu yang dapat melemahkan institusi TNI. Negara tidak boleh kalah oleh narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok kriminal,” lanjutnya.
Ia pun menutup dengan penegasan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, bukan dengan membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan terhadap aparat negara.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran, tempuh jalur hukum. Jangan membangun opini yang dapat memecah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tutupnya. (*)
