JAKARTA – Dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terkuak.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (05/05).
Mantan KSAD tersebut membeberkan adanya celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program prioritas nasional tersebut, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan tidak terjadi ketimpangan dan penyimpangan di lapangan.
Sementara itu, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menyayangkan kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terus menuai kontroversi. Ia menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan program MBG, termasuk terkait operasional SPPG.
“Termasuk persoalan SPPG yang ditutup, tetapi insentifnya masih tetap berjalan. Ini menunjukkan adanya tata kelola yang tidak tepat,” ujar Anshar dalam keterangannya, Selasa (05/05).
Ia merujuk pada data Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengungkap sebanyak 1.720 SPPG di seluruh Indonesia dihentikan sementara operasionalnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ribuan dapur MBG tersebut masih menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, meski tidak lagi beroperasi.
Menurut Anshar, kondisi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai tujuan utama program MBG sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Program prioritas nasional harus dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi tinggi,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di BGN, mengingat berbagai polemik yang terus muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
“Sudah waktunya Kepala BGN dievaluasi. Jangan sampai program strategis Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” pungkasnya.
