LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua Distrik Kota Makassar LSM GMBI, Ir. Walinono Haddade merespon penertiban PK 5 di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah. Kamis (26/3/2026).
Walinono mengatakan perlunya solusi cerdas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PK5) dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot) makassar.
“Jangan sampai penertiban PK5 namun kesannya penggusuran masyarakat yang sudah terjepit dengan ekonomi. Jangan lagi ditambah dengan kesusahan seperti ini dengan dalih penertiban,” kata Ketua Distrik Kota Makassar LSM GMBI.
“Saya ingatkan Pemkot bahwa penertiban yang dilakukan di samping pertamina ujung tanah daerah tamalabba perlu untuk didudukkan karena prinsipnya bukan fasilitas umum (Fasum) tapi tanah adat yang belum tuntas,” katanya.
“Sehingga mohon untuk dipertimbangkan jagan sampai akumulasi kekecewaan masyarakat termarjinalkan menjadi the people power,” pungkas Walinono.
Ia menjelaskan camat ujung tanah bukan eksekutor untuk menghantam rakyat apalagi anak anak dan ibu ibu.
“Camat itu pemerintahan yang melayani masyarakatnya, harusnya dia yang mendengar rakyatnya lalu menyampaikan ke walikota untuk mempertimbangan langkah penertiban PK5,”
“Camat ujung tanah bukan eksekutor untuk menghantam rakyat, apalagi anak anak dan ibu ibu,” sesalnya.
Walinono mengatakan saat ini keadaan rakyat kecil terlilit persoalan ekonomi kemudian dilakukan penggusuran. Kan kasihan mereka mau makan apa mereka dihantam tanpa perikemanusiaan.
“Kita dipertontonkan dengan gaya hedonis para pejabat dan para saudagar. Ini sebuah tontonan yang miris melihat tangisan rakyat saat digusur oleh pemerintah,”
Ketua LSM GMBI menyampaikan terimakasih kepada aparat kepolisian khususnya Polres Pelabuhan yang bisa bertindak bijak dan melihat sisi kemanusiaan.
Setelah bertahan selama kurang lebih 25 tahun di atas bangunan fasilitas umum, sebanyak 20 lapak liar jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, akhirnya ditertibkan.
Penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI-Polri, pada Kamis (26/3/2026).
Camat Ujung Tanah, Andi Unru, menjelaskan bahwa penertiban tersebut bukan tanpa alasan, tetapi melewati presudur.
Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan estetika kota sekaligus membersihkan drainase yang selama ini tertutup bangunan lapak pedagang.
“Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota,” ujarnya.
Proses di lapangan tidak berjalan sepenuhnya lancar. Meski demikian, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar.
Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya.
Dijelaskan, penertiban berlangsung di Jalan Kalimantan, wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dengan menyasar sebanyak 20 lapak PKL yang selama ini berdiri di atas trotoar dan saluran air.
Keberadaan lapak tersebut dinilai mengganggu akses pejalan kaki sekaligus menghambat aliran drainase.
Sebelum dilakukan pembongkaran, pemerintah setempat telah memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
Bahkan, teguran telah dilayangkan hingga Surat Peringatan (SP) ketiga sebagai bentuk upaya persuasif agar pedagang membongkar lapaknya secara mandiri.
“Kami sudah lakukan pendekatan dan memberikan peringatan sampai SP tiga. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba,” jelas Andi Unru.
Terkait relokasi, pihak kecamatan mengaku masih melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi para pedagang.
“Hal ini kami lakukan bagian dari solusi yang kami diberikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi UMKM masyarakat. Itu pasti ada solusi,” tuturnya.
Diketahui, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan ada yang mencapai sekitar 25 tahun.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penertiban, mengingat lapak tersebut telah menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penataan tetap harus dilakukan demi kepentingan bersama.
“Penertiban, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak,” tukasnya.(*)
