LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Bupati Gowa, dirundung dugaan skandal perselingkuhan. Platform media sosial ramai dengan berbagai unggahan yang cenderung memojokkan bupati perempuan pertama dari kabupaten dengan sebutan Butta Sejarah itu.
Publik dibuat bingung soal informasi dugaan skandal perselingkuhan orang nomor satu di butta sejarah itu.
Asratillah, Direktur Profetik Institute melihat isu skandal yang menyeret bupati Gowa itu perlu ditempatkan secara hati hati dalam kerangka etika publik dan rasionalitas informasi.
“Saya pribadi, melihat isu skandal yang menyeret bupati Gowa perlu ditempatkan secara hati hati dalam kerangka etika publik dan rasionalitas informasi,” ujar Direktur Profetik Institute itu kepada media saat di wawancara Kamis (26/3).
Asratillah menjelaskan sampai saat ini, yang beredar lebih banyak berupa klaim dan narasi media yang belum teruji secara hukum maupun verifikasi independen.
Katanya, Dalam situasi seperti ini, publik sebenarnya sedang berhadapan dengan dua kemungkinan sekaligus.
Antara fakta yang belum terungkap atau sekadar rumor yang membesar karena efek viral.
“Saya juga membaca bahwa dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik lokal sulawesi selatan yang sangat kompetitif. Figur kepala daerah bukan hanya aktor administratif, tetapi juga simbol kekuasaan dan representasi partai,” ujar Asratillah.
“Ketika isu personal muncul, ia dengan cepat berubah menjadi isu politik karena berpotensi memengaruhi legitimasi,” katanya.
“Dalam pengalaman saya mengamati politik daerah, serangan terhadap ranah privat sering kali menjadi pintu masuk untuk melemahkan posisi politik seseorang di ruang publik,” imbuh Asratillah.
Di sisi lain, kata Direktur Profetik Institute dirinya melihat ada problem serius dalam cara informasi ini beredar. Sebagian media cenderung menggunakan sumber anonim dan membangun spekulasi tanpa fondasi yang kuat.
“Ini berisiko menciptakan trial by public opinion, di mana seseorang seolah sudah dihakimi sebelum ada kejelasan fakta,” ucap Direktur Profetik Institute.
Dijelaskannya, Dalam jangka panjang, pola seperti ini berbahaya karena merusak kualitas demokrasi lokal dan mengaburkan batas antara kritik yang sah dan pembunuhan karakter.
Karena itu, menurut Asratillah langkah paling rasional adalah mendorong klarifikasi terbuka dan, jika perlu, pembuktian melalui jalur hukum agar semua pihak mendapatkan kepastian.
“Publik berhak tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu harus dibangun di atas bukti, bukan asumsi,” katanya.
“Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam politik gosip, di mana isu paling sensasional justru lebih menentukan persepsi dibandingkan kinerja nyata pemerintahan.” beber Direktur Profetik Institute.
Kepada media, Bupati Gowa membantah keras pemberitaan salah satu portal berita yang menuding dirinya terlibat dalam isu perselingkuhan.
“Itu berita bohong, tidak benar,” tegas Husniah Talenrang dikutip dari radar selatan.co.id, terbitan Minggu 21 Maret 2026. (LN)
