JAKARTA – Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, mengecam keras pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang dinilai tidak berdasar, kurang ilmiah dan tidak berbasis riset dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kritik tersebut muncul setelah Dadan dalam Sidang Kabinet melaporkan kebutuhan logistik pangan dalam skala besar untuk mendukung program MBG. Dalam paparannya, ia menyebut bahwa setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan satu ekor sapi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Tak hanya itu, Dadan juga menyampaikan bahwa apabila menu lele disajikan, maka setiap dapur membutuhkan sekitar 3.000 ekor lele. Bahkan, dalam pernyataan lainnya, ia mengklaim bahwa siswa penerima MBG berpotensi tumbuh hingga 180 cm, yang menurutnya telah “terbukti” dari dua anaknya sendiri di rumah.
Anshar Ilo menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan pendekatan ilmiah dan berpotensi menyesatkan publik, ada indikasi asal ngomong sehingga selalu menjadi polemik dan kontroversi.
“Program sebesar MBG harus disampaikan dengan data riset yang terukur, bukan klaim pribadi yang tidak bisa dijadikan standar kebijakan publik. Mengaitkan tinggi badan 180 cm dengan program gizi hanya berdasarkan pengalaman pribadi jelas tidak ilmiah,” tegas Anshar dalam keterangannya, Sabtu (28/02).
Menurutnya, kebijakan pangan nasional menyangkut jutaan anak Indonesia dan membutuhkan perencanaan berbasis kajian akademik, analisis kebutuhan riil, serta transparansi data.
Ia juga mempertanyakan kalkulasi kebutuhan satu ekor sapi per dapur per hari yang dinilai perlu diuji secara rasional dan terbuka.
“Kalau benar satu dapur memotong satu ekor sapi setiap hari, berapa total kebutuhan sapi nasional? Apakah rantai pasok kita siap? Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujarnya.
LOGIS 08, lanjut Anshar, mendukung penuh program MBG sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan profesional, transparan, dan berbasis data ilmiah.
Ia mendesak agar BGN menyampaikan data resmi, hasil kajian akademik, serta perhitungan detail kebutuhan logistik secara terbuka kepada publik agar tidak muncul persepsi bahwa pernyataan tersebut sekadar asumsi tanpa dasar kuat.
“Jangan sampai pejabat publik terkesan asal ngomong dalam forum resmi kenegaraan. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah dan masa depan generasi Indonesia,” kata Anshar.
“Karena itu kami menilai Kepala BGN layak dicopot apabila tidak mampu menyampaikan kebijakan secara ilmiah dan terukur. Jabatan publik bukan ruang untuk asal bicara, apalagi dalam forum resmi kenegaraan,” pungkasnya.
