JAKARTA – Polemik dan kontroversi yang mengiringi kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kian menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak menilai kepemimpinan BGN perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyusul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional yang saat ini dijabat oleh Dadan Hindayana.
Menurut Anshar, polemik yang berkembang di masyarakat tidak bisa dianggap sepele. Ia menyoroti adanya anggapan publik yang mempertanyakan latar belakang Kepala BGN yang dinilai bukan berasal dari disiplin ilmu gizi, melainkan akademisi di bidang lain.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu kekhawatiran masyarakat.
“Program pemenuhan gizi adalah program strategis dan menyangkut kesehatan generasi bangsa. Maka lembaga ini harus dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi dan keahlian yang benar-benar relevan di bidang gizi dan kesehatan masyarakat,” ujar Anshar dalam keterangannya, Jumat (27/02).
Anshar menambhakan, adanya polemik yang berkembang tidak hanya soal latar belakang akademik pimpinan, tetapi juga menyangkut tata kelola di lapangan.
Ia menyoroti adanya dugaan indikasi korupsi dalam pelaksanaan program, termasuk klaim mengenai praktik jual beli titik dapur SPPG yang disebut-sebut melibatkan setoran sejumlah uang.
“Jika benar ada praktik jual beli titik dapur dan setoran tertentu, maka ini sangat memprihatinkan dan mencederai semangat program yang seharusnya murni untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Logis 08 juga menyoroti pelaksanaan MBG selama bulan suci Ramadan. Menurut Anshar, banyak guru dan orang tua siswa mengkritik perubahan menu MBG yang umumnya diganti dengan roti, pisang, kurma, kacang-kacangan, dan sejenisnya.
“Pergantian menu di bulan puasa harus tetap mengacu pada standar gizi yang jelas dan terukur. Jangan sampai kualitasnya menurun, sementara anggaran tetap sama,” ujarnya.
Ia menilai perubahan menu tersebut memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya dugaan mark-up anggaran MBG. Pasalnya, menu pengganti dinilai lebih sederhana dibandingkan paket makanan pada hari biasa.
Anshar menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan mulia meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Namun, menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, profesional, dan dipimpin oleh figur yang benar-benar kompeten di bidangnya.
“Jika evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan atau dugaan penyimpangan, maka Presiden perlu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan pergantian pimpinan. Ini demi menjaga marwah program dan masa depan generasi Indonesia,” pungkasnya.
