Ide Kapolri Dipilih Presiden, Agar Tidak Sibuk Membalas Jasa ke DPR

0
FOTO: Pasukan Gegana Korbrimob Polri saat pembukaan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Satgas Tindak Damai Cartenz 2025 Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua. (Humas Korbrimob Polri)
FOTO: Pasukan Gegana Korbrimob Polri saat pembukaan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Satgas Tindak Damai Cartenz 2025 Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua. (Humas Korbrimob Polri)

LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden bisa langsung memilih Kapolri sendiri tanpa melalui proses politik di DPR.

Da’i menyebut, Pusat Purnawirawan (PP) Polri telah membahas perubahan aturan tersebut dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Hal tersebut Da’i sampaikan usai PP Polri bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Advertisement

Terkait itu Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyampaikan kemungkinan ke depan Presiden bisa memilih langsung kepala kepolisian negara republik indonesia (Kapolri).

Dan nantinya Kapolri tidak melalui proses politik di DPR agar Kapolri tidak sibuk membalas jasa ke DPR.

“Saya rasa salah satu yang saudara tanya itu kemungkinan, walaupun belum kami buat keputusan resmi, tapi kira-kira ada kemungkinan ke arah itu (Presiden pilih langsung Kapolri),” ujar Jimly di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Apalagi, usulan agar Kapolri ditunjuk Presiden sudah banyak bergulir dalam rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama unsur eksternal, termasuk oleh para mantan Kapolri.

Jimly menyampaikan bahwa usulan Presiden bisa langsung menunjuk Kapolri memang mendapat perhatian dari semua kalangan.

Dengan demikian, dia menekankan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengusulkan agar aturan baru tersebut diatur.

“Tadi kami terperanjat, saya sendiri terperanjat. Karena apa? Karena ini mantan-mantan polisi yang senior-senior, pikirannya kok sama gitu lho, masukan-masukan yang diberikan dari kalangan masyarakat,” jelasnya.

“Termasuk isu polisi jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi” ucap Jimly.

“Supaya dia betul-betul menjadi aparatur untuk kepentingan rakyat. Jadi antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil.” katanya.

“Jadi dia keamanan, dia juga pintu untuk penegak keadilan,” imbuh Jimly. (*)

Advertisement