LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025). Memberikan sejumlah catatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
PDIP menyoroti turunnya alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dan anggaran dana desa (ADD) di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa.
Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi PDIP Rio Dondokambey di rapat paripurna DPR RI, Selasa (19/8).
PDIP meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.
“Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna.
Rio meminta pemerintah menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak 2026.
Ia juga meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada 2026. Pemerintah harus menyampaikan kontribusi Danantara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026,” ujar Rio.
Soroti alokasi transfer ke daerah yang menurun
Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
“Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.
“Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat,” imbuh dia.
“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” ucap anggota Fraksi PDIP itu. (*)
