MAKASSAR – Dewan Pimpinan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dan Konsolidasi. Rakornis itu berlangsung di Red Cormer Cafe, Jalan Yusuf Dg. Ngawing. Rabu (7/12).
Dalam rakornis HKTI Sulsel itu membahas kondisi pertanian berbagai permasalah yang ada tingkat petani di Sulawesi Selatan.
Ketua HKTI Sulsel, Ir Lutfi Halide menyampaikan kondisi pertanian di Sulsel selama tahun 2022.
Ketua HKTI Sulsel ini berharap perlunya terobosan di sektor pertanian. “Perlu kita berpikiran ke depan ini ada rekomendasi ke pemerintah daerah. Kita mulai mendorong petani milenial kita,” ujar Lutfi
Mantan Kepala Dinas Pertanian Sulsel ini pun meminta agar Pemerintah Daerah dapat kembali menghidupkan program tudang sipulung.
Dalam Rakornis HKTI menyinggung terkait dengan harga dan stok beras yang berada di gudang Bulog dan Gudang Swasta.
Disebutkan dalam Rakornis itu petani lebih cenderung menjual hasil padi ke pihak swasta yang memiliki harga jauh diatas harga Bulog.
Dalam rakornis HKTI merekomendasikan kepada gubernur Sulsel untuk lebih memperhatikan sektor pertanian mengingat Sulawesi Selatan merupakan Provinsi Beras.
“Kita di Sulsel ini dikenal dengan Provinsi beras. Jadi perlunya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur untuk lebih memperhatikan sektor pertanian,” jelas mantan staf ahli Kementerian Pertanian ini.
Saat ditanya terkait rencana Pemerintah pusat bakal melakukan impor beras. “Sulsel inikan produsen beras terbesar, jadi apabila daerah lain kekurangan stok beras dapat membeli di Sulsel, ” tutur Lutfi.
“Kalau terjadi impor beras tentu nantinya akan mempengaruhi harga beras ditingkat petani. Apalagi saat ini di Sulsel beberapa daerah sedang panen,” katanya.
Saat ditanya apakah HKTI Sulsel menolak impor beras, “Sudah tentu kami menolak apalagi di Sulsel beras kami surplus, Silahkan Provinsi lain ke Sulsel,” tegas Wakil bupati Soppeng ini.
