KEPULAUAN MOROTAI, Legion News- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tuna Morotai melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Marotai, Maluku Utara (20/07).
Aksi ini dilakukan akibat masyarakat merasa tidak adanya transparansi harga BBM yang beredar di masyarakat.
Dalam aksinya peserta unjuk rasa melakukan protes dengan melakukan pembakaran ban mobil bekas, sehingga memicu terjadinya aksi dorong mendorong dengan pihak kepolisian yang coba memadamkan api yang dibakar oleh pengunjuk rasa.
Berselang 2 jam kemudian setelah aksi dimulai, pihak DPRD Kabupaten Pulau Marotai pun menerima para pengunjuk rasa untuk melakukan hering. Hering ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Pulau Marotai, Rusminto Pawane.
Dalam hering, Koordinator Nelayan Tuna Morotai, Syahrul Pina menyampaikan pendapatnya, “minimnya transparansi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena pembagian hasil bersubsidi yang tidak merata. Ia mencurigai adanya permainan dalam subsidi”.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan, jika dibiarkan akan menambah kesegsengsaraan nelayan, belum juga rasio hitungan pengeluaran dan pemasukan yang tidak sesuai dengan aktivitas produksi”.
Ia melanjutkan, “setiap nelayan yang membeli minyak yang bersubsidi butuh waktu untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak, ini sebagai bukti pelayanan yang tidak baik terhadap nelayan”, tutur Syahrul Pina.
Menanggapi hal itu, Kadis Perindakop menyampaikan pendapatnya terkait dengan Bahan bakar minyak (BBM) ” Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikhususkan untuk nelayan dikelola oleh SKPT yang berada di Desa Daeo.
ia melanjutkan untuk Bensin bersubsidi dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus limah puluh rupiah) untuk kuota BBM di pulau morotai sebanyak 170 ton, minyak solar di Bere-Bere 90 ton, sementara itu di desa Daero solar 10 ton, bensin 70 ton.
Kadis kelautan dan perikanan menyampaikan pendapat nya menyangkut transparan BBM harga minyak bensin seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus limah puluh rupiah) per-liter,
Ia menegaskan, “setiap nelayan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dengan Kartu Nelayan. Ia menduga bahwa perubahan harga minyak terjadi pada saat di suplai, Ia pun mengakui bahwa untuk sementara ini kuota minyak masih berkurang oleh karena itu harus adanya penambahan, terangnya.
Pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai, menyampaikan harapannya untuk pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya minyak BBM bersubsidi.
“Harapan kami dinas Perindagkop dan dinas kelautan dan perikanan agara melakukan pengawasan secara serius pada minyak yang bersubsidi, agar tidak disalahgunakan yang dapat mengakibatkan nelayan tercekik”. Pihak DPRD juga mengakui, 70 Ton tidak cukup dan harus adanya penambahan kuota agar para nelayan upaya bisa mendapatkan minyak yang bersubsidi.
Jamain L || Editor: Igar
