MAKASSAR – Dialog publik, Lembaga pengawas aset negara republik Indonesia atau sebutan lainya, What’s Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan menggelar dialog publik, yang mengambil tema, “Pembangunan rel kereta api Sulsel pengaruh terhadap ekonomi dan sosial masyarakat.”
Dialog itu dihadiri pengamat politik kebijakan publik Arief Wicaksono, Pengamat politik Asratillah dari Profetik Institute dan Dosen dari Universitas Fajar, DR.Ir. Natsar Desi.,SP., M.Si.,IPM
Dialog publik itu dibuka oleh moderator Syamsul Bahri, Dihadiri oleh wartawan dan komponen aktivis mahasiswa berlangsung dikawasan Panakukang, Masale, Kota Makassar, Sabtu 3 September 2022 siang.
Pengamat politik kebijakan publik Arief Wicaksono dalam kesempatan menyampaikan, Payung besar pembangunan insfratruktur sudah di masifkan untuk pembangun ekonomi masyarakat sejak era kemerdekaan negara republik Indonesia dimulai dari pemerintahan orde lama dan orde baru dilanjutkan di era reformasi.
Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeksekusi blue print pembangunan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
“Sehubungan tema dari dialog publik ini tentunya ada nilai ekonomis dari pembangunan proyek strategis nasional. Jadi jangan sampai Kemudian dari sisi kebijakan publik yang sudah direncanakan dari awal ini kemudian tidak mendapatkan Respon yang positif dari Pemerintah Daerah hanya karena persoalan desain bukan karena kesalahan teknis,” kata Arief membuka dialog publik itu, Sabtu siang.
Lanjut, Perencanaan pembangunan rel kereta api trans Sulawesi sudah banyak melibatkan ahli termaksud pemerintah daerah itu sendiri. Menurut dosen di Universitas Bosowa wacana tentang banjir dan keterbelahan wilayah antara satu dengan yang lain akibat hadirnya jalur rel kereta api itu bisa diminimalisir. Bicara infrastruktur dalam konteks kebijakan publik maka yang kemudian harus dikedepankan itu ada kemanfaatan untuk publik, Ketika kita bicara tentang kemanfaatannya, kita harus bicara ekonomi politik dan ketika kita bicara ekonomi politik maka politik yang berpihak kepada publik lah yang harusnya kemudian menjadi sasaran dari kebijakan publik itu sendiri .
Ditempat yang sama dalam dialog publik itu, Pengamat politik Direktur Profetik Institute Asratillah mengatakan Kebijakan pembangunan rel kereta trans Sulawesi itu sudah disetujui melalui proses politik, DPR sudah memberikan kepastian tentang Pagu anggaran untuk dieksekusi dan harusnya memang masyarakat Sulawesi Selatan bersyukur karena ada Jagoan kita, Wakil-wakil kita di DPR RI yang kemudian bisa mengeksekusi anggaran program pembangunan rel kereta api yang melintasi kabupaten kota di Sulsel.
“Siapa pihak-pihak yang kemudian mendapatkan keuntungan dengan kehadiran kereta api di Sulsel, Masyarakat tentunya, Kan begitu jawabanya,” kata Asratillah. Sabtu,
Sambung Asratillah, “Kalau kita bicara infrastruktur dalam konteks kebijakan publik maka yang kemudian harus dikedepankan itu ada kemanfaatan untuk publik. Ketika kita bicara tentang kemanfaatan kereta api tentunya untuk kita juga bicara ekonomi politik dan ketika kita bicara ekonomi politik maka politik yang berpihak kepada publik lah yang harusnya kemudian menjadi sasaran dari kebijakan publik ini, bukan untuk kepentingan kelompok,” tegasnya.
Kemudian dia menambahkan, “Dari proyek strategis nasional itu, kemudian Siapa yang mendapatkan asas manfaat secara ekonomi itu menjadi sangat penting yang harus kita ulas karena sebelumnya, Kalau kita bicara soal ini maka asas ekonomi itu memperlihatkan asas kemanfaatan bagi publik yang harus kita dorong,” terang Direktur Profetik Institute Asratillah.
Kemudian itu dia menambahkan bahwa dengan kehadiran kereta api tentu untuk memicu pertumbuhan ekonomi terutama di kawasan Timur Indonesia dan kita ketahui Sulawesi Selatan merupakan kawasan yang menjadi bagian dari episentrum pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Dari penjelas dua narasumber itu tentu Menarik betul diskusi yang kita lihat pada hari ini,” kata DR.Ir. Natsar Desi saat diberikan kesempatannya.
Menurut pengajar di Universitas Fajar ini, Bahwa kehadiran rel kereta api tidak terlepas dari pada aspek untuk melihat kemajuan kota kita tercinta. Kota daeng, kota Angin Mamiri.
Bagi kami sebenarnya ini suatu bentuk kontemporer kemajuan ketika kereta api itu muncul di pulau Sulawesi karena secara historis sebenarnya kalau kita berbicara dalam segi historical kereta api sebenarnya harus ada di Sulawesi Selatan dan pada era zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda kereta api itu ada sejak masa penjajahan itu, yang membentang dari Takalar hingga kota Makassar.
Dr Aloq, Dalam dialog publik itu juga menyampaikan tentang dampak lingkungan dengan kehadiran rel kereta. Ditengah dialog, dia menjelaskan bahwa terkait dampak lingkungan dengan kehadiran rel kereta itu telah dilakukan kajian oleh para ahli di bidang lingkungan oleh Kementerian Perhubungan.
“Itu sudah dilakukan kajian oleh para ahli di bidang lingkungan segala dampak nya diperhitungkan oleh para ahli. Terkait isu banjir yang disampaikan Pemerintah kota Makassar, itu menjadi pertanyaan,” ujar mantan juru bicara pasangan ADAMA saat Pemilukada 2020 lalu.
Menurutnya, Sejak diawal perencanaan pembangunan rel kereta api di trans Sulawesi yang melintas kabupaten kota di Sulawesi Selatan (Makassar-Parepare) juga melibatkan pemerintah daerah setempat.
“Belakangan ini ada sikap protes oleh Pemerintah kota Makassar yang berkeinginan agar lintasan kereta api yang kearah kota Makassar dengan konsep melayang. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak balai kereta api Sulawesi, Menurut Balai kereta api, hal itu telah disampaikan pihaknya terkait dengan keinginan wali kota makassar agar rel yang masuk kota Makassar menggunakan konsep melayang dan pihak balai kereta api kementerian perhubungan mempersilahkan Pemkot Makassar untuk mengajukan usulnya ke pemerintah pusat,” tanda Aloq.
Pun, Pada penjelasannya, “Kepala balai menyampaikan bahwa Pemerintah tidak memiliki anggaran cukup untuk memenuhi ke inginkan wali kota Makassar, bahkan disarankan untuk mencari investor untuk membangun jalur kereta layang yang masuk di kota Makassar,” kata Aloq Desi.
Tidak sampai disitu mantan jubir pasangan ADAMA ini juga menyinggung soal penguasaan lahan 1000 hektar yang saat ini dikuasai oleh PT. Sinergi Cahaya Cemerlang yang merupakan anak perusahaan dari Sumarecon dikawasan Biringkanaya dan Tamalanrea.
DR.Ir. Natsar Desi atau Aloq ditengah dialog publik itu menyebut “Surat Sakti” yang ditandatangani oleh Wali Kota Makassar tahun 2017.
Diketahui dari Surat Sakti yang disebutkan itu, berlogo burung Garuda, bertuliskan “Keterangan Rencana Kota” bernomor 630/139/DP. Tata Ruang/2017 yang ditandangani Wali Kota Makassar H. Moh. Ramdhan Pomanto pada tanggal 4 September 2017.
“Ada Surat Sakti yang dimiliki PT. Sinergi Cahaya Cemerlang untuk mengelola lahan dikawasan Biringkanaya. Dalam surat itu peruntukannya untuk pengembangan kawasan, termaksud didalam nya pembangunan kawasan industri dan perumahan,” katanya.
Aloq ditengah diskusi yang diikuti berbagai media dan aktivis mahasiswa di kota Makassar menyinggung terkait dengan kasus Sumarecon yang saat ini ditangani pihak KPK.
Diketahui Pemilik dan Anak perusahaan PT. Sumarecon Agung Tbk saat ini sudah dalam penangan Jaksa Penuntut komisi pemberantasan korupsi. Ada 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan apartemen Sedaton di Yogyakarta.
“Wali kota kita seperti marketing PT. Sumarecon. Dia mengajak media ke lokasi lahan milik anak perusahaan PT. Sumarecon Agung, dia bahkan menunjukan beberapa lokasi yang rencananya akan dibangun, kawasan industri dan perumahan, Jadi saya harap rekan-rekan media, aktivis dan lembaga anti korupsi untuk jeli melihat hal itu. Apalagi Sumarecon ini kan diduga melakukan suap terkait perizinan,” ungkap Aloq ditengah dialog publik.
Menutup dialog publik itu, Mantan ketua umum HMI Cabang Makassar berharap media untuk tidak terkekang dalam kebebasan pers nya dalam mengungkap hal-hal terkait informasi yang seharusnya bisa diketahui publik. (Let)
