MAKASSAR – Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras). Aksi terkait dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pengadaan “Bel Conveyor di PLTA Bakaru dan perbaikan Waterway PLTM Balla” berpotensi merugikan keuangan negara.
Pasalnya dalam proses lelang nya cacat secara prosedural tidak sesuai dengan PERMEN ESDM No. 12 Thn 2021 dan SK PERDIR No:022.P.DIR.2020 Pada proses penertiban sertifikat badan usaha itu tidak menyaratkan sub bidang PLTA.
Hal ini yang kemudian menurut PPM menyebabkan dugaan adanya kerugian negara.
Saat menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Impi Puto Sambu menyebut ada dugaan monopoli proyek.
“Yang kami sikapi hari ini karena beberapa hal yang kemudian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktek usaha tidak sehat, seharusnya sebagai BUMN itu mampu memberikan contoh yang baik terhadap usaha lainnya bukan justru memperlihatkan hal-hal yang tidak pantas,” ujar Impi Putih
Ketua bidang advokasi Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa dalam orasinya menyampaikan. Dugaan monopoli proyek yang kami layangkan ini berdasarkan kajian yang panjang, karena pihak PT. PLN UIKL Sulawesi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut tidak menjalankan prosedural sebagaimana mestinya.
“Entah karena ada kedekatan yang lebih antara perusahaan pemenangan dengan pihak yang ada di dalam PT. PLN UIK Sulawesi,” kata Ketua bidang advokasi PPM.
Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa meminta Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam kasus ini.
Di akhir aksinya jenderal lapangan memberikan ultimatum kepada pihak Kejaksaan Tinggi untuk segera melakukan tindakan lebih lanjut.
“Kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tidak menemui titik terang,” tegas Jenderal Lapangan. (**)
