LEGION NEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyebut Komisi II akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas jadwal Pemilu 2024.
KPU akan jadwalkan Pemilu awal Desember tahun ini, “Otoritas jadwal Pemilu mutlak ada di tangan KPU. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa penentuan hari, hari tanggal dan waktu pemungutan suara ditentukan KPU dengan keputusan KPU,” ungkap Junimart Girsang dikutip dari akun twitter @DPR_RI. Kamis, (18/11)
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang menyebut, fraksinya setuju jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai dengan usulan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Fraksi PDI-Perjuangan sangat setuju Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR,” kata Junimart di Jakarta, belum lama ini.
Ia mengatakan, sikap fraksinya tersebut dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.
Junimart menilai kurang tepat terkait usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei karena berbenturan dengan Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret-April 2024.
“Terkait usulan Pemerintah yang meminta pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret,” ujarnya.
Dikatakannya, kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.
Menurutnya, terkait usulan pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang sangat sempit. Hal itu karena perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 27 November 2024.
“Kita hitung- hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan pileg dan pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Karena kalau Mei dilakukan pemilu, lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu, sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024,” pungkasnya. (LN/dep/es)
 membahas jadwal Pemilu 2024.){kind=link}