Foto: Vaksin Sinovac Covid-19 tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
JAKARTA||Legion-news.com Vaksin Covid-19 Sinovac, telah terdistribusi ke beberapa daerah di Indonesia, Propinsi paling timur Indonesia, Papua menerima 14.680 dosis vaksin Covid-19, Sulawesi selatan menerima 66.640 dosis vaksin, sedangkan untuk pulau Jawa beberapa propinsi lainnya telah menerima dosis vaksin seperti, Jawa Timur 77.760 dosis vaksin sinovac, Jawa Tengah 62.500 dan Kalimantan Tengah 14.640 dosis vaksin.
Vaksin CoronaVac diproduksi oleh Sinovac Biotech Ltd. Berbasis di Beijing, China , mereka adalah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin guna melindungi manusia dari penyakit menular
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito mengingatkan vaksin Covid-19 Sinovac yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah belum boleh disuntikkan. Sebab, masih belum mengantongi izin penggunaan darurat atau EUA.
“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/1).
Ia mengatakan. seperti diberitakan Antara, proses penyuntikan vaksin Covid-19 hanya boleh dilakukan jika sudah mendapatkan EUA.
BPOM, kata dia, akan terus mengevaluasi uji klinis Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, BPOM akan terus mengkaji secara seksama berbagai hal terkait vaksin Covid-19, termasuk data dari berbagai negara terkait uji klinis antivirus SARS-CoV-2 tersebut.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Biofarma Bambang Herianto menyebutkan tidak ada kendala distribusi vaksin Covid-19 ke seluruh Indonesia.
Biofarma sudah kerap menyalurkan vaksin lain ke berbagai tempat di Indonesia.
PT Biofarma mendistribusikan tiga juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia pada Minggu (3/1) untuk persiapan pelaksanaan program vaksinasi tahap pertama.
Proses distribusi vaksin, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh Biofarma, melainkan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. (**)
