LEGIONNEWS.COM – LUWU TIMUR, Produktivitas pertanian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah lahan, tetapi juga oleh kepastian air, ketepatan waktu tanam, dan akses terhadap infrastruktur. Tantangan ini terlihat di Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang masih menghadapi keterbatasan pengairan dan kebutuhan informasi iklim untuk mendukung aktivitas pertanian.
Temuan tersebut mengingatkan kita bahwa pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan pendekatan yang melampaui bantuan sarana produksi. Petani memerlukan ekosistem pendukung yang memungkinkan mereka mengambil keputusan budidaya secara tepat, mengurangi risiko gagal panen, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
Dalam kegiatan Tudang Sipulung, Tim Ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin (Unhas) menghimpun aspirasi petani dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan tersebut.
Ketua tim, Ir. Regita Faridatunisa Wijayanti, S.T., M.T., M.Sc., menjelaskan bahwa keterbatasan air menjadi salah satu persoalan utama yang memengaruhi perencanaan musim tanam.
“Petani mengusulkan pembangunan bendungan permanen atau infrastruktur penyediaan air lainnya agar kebutuhan irigasi lebih terjamin,” kata Regita.
Dukungan pemerintah daerah melalui bantuan pompanisasi merupakan langkah awal yang penting. Namun, pompanisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan air yang lebih menyeluruh. Ketersediaan sumber air, jaringan distribusi, biaya operasional, dan pemeliharaan harus diperhitungkan agar intervensi tersebut memberikan manfaat berkelanjutan.
Informasi iklim juga merupakan bagian dari infrastruktur pertanian yang penting. Kehadiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam forum tersebut membuka peluang pemanfaatan prakiraan cuaca dan informasi iklim untuk membantu petani menentukan waktu tanam. Informasi ini akan lebih bermanfaat apabila disampaikan secara berkala melalui penyuluh pertanian dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Persoalan lain adalah kualitas jalan dan jembatan. Infrastruktur transportasi yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil panen, menekan hambatan logistik, dan memperluas akses petani terhadap pasar. Artinya, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan hasil pertanian dapat dipasarkan secara efisien.
Tantangan Mahalona menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Dinas pertanian, pekerjaan umum, transmigrasi, pemerintah desa, BMKG, dan kelompok tani perlu membangun agenda bersama berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, disertai pembagian tanggung jawab dan evaluasi hasil.
Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui penguatan pertanian berkelanjutan; SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) melalui pengelolaan air; SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur); serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan Mahalona tidak cukup diukur dari jumlah bantuan atau infrastruktur yang dibangun. Ukuran utamanya adalah sejauh mana intervensi tersebut meningkatkan kepastian usaha tani, memperkuat ketahanan petani terhadap perubahan iklim, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Tudang Sipulung yang melibatkan pemerintah daerah, petani, dan Tim Ekspedisi Patriot Unhas berlangsung pada Rabu (14 Oktober 2026) di Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.(*/teplutim/mir)
