Staf Khusus Sebut Belum Ada Jadwal Presiden Jokowi Bertemu SYL

LEGIONNEWS.COM – NASIONAL, Selain menyerahkan surat pengunduran dirinya, Kamis malam (5/10/2023) Eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga meminta Mensesneg Pratikno untuk menjadwalkan dirinya dapat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Terkait itu Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Presiden belum mengagenda ataupun menjadwalkan untuk bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo.

• Baca juga:
  Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Plt Mentan

“Dari jadwal yang ada yang agenda resmi presiden belum ada jadwal untuk bertemu dengan pak Syahrul Yasin Limpo,” kata Ari Dwipayana di Kantor Kemensetneg, Jumat (6/10/2023).

Ari menjelaskan agenda Jokowi pada hari ini cukup padat, di mana ada rapat internal yang diselenggarakan hingga siang hari. Kemudian pada sore hari ada rapat tentang Tim Penilai Akhir.

Advertisement

• Baca juga:
  Pernah Bertugas di Papua, ini Sosok Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ungkap Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL
• Baca juga:
  Wawali Mundur, Sekda Masuk Masa Pensiun, Siapa Pengganti?

“Jadi sampai sore ini belum ada jadwal untuk menerima SYL,” kata Ari.

Ia pun melihat tidak ada potensi pertemuan Jokowi dengan SYL dilakukan secara mendadak.

“Kalau agendanya belum ada ya memang belum. kita bisa kasih konfirmasi bahwa akan diterima oleh bapak Presiden,” katanya.

• Baca juga:
  Pengamat Nilai Hubungan Partai Nasdem dengan Jokowi Makin Merenggang

Sebelumnya SYL sudah memberikan surat pengunduran dirinya dari posisi Menteri Pertanian, Kamis (6/10/2023) sore hari. Surat itu diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantornya.

Presiden Joko Widodo juga sudah menerima surat pengunduran diri SYL dan sudah ditetapkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Menteri Pertanian.

Namun nantinya juga akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kemensetneg, yaitu menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dimana menurut Ari proses itu dilakukan dari internal Setneg. (**)

Advertisement