JAKARTA – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Ia berharap kepemimpinan baru BNPB menjadi momentum untuk memperkuat integritas, membenahi tata kelola internal, serta memastikan seluruh program penanggulangan bencana berjalan transparan dan profesional.
Anshar menilai, amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan baru BNPB harus dijawab dengan langkah nyata, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi, tata kelola proyek, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal.
“Logis 08 mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BNPB yang baru. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan penuh integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Anshar Ilo dalam keterangan resminya ke wartawan, Jumat (16/10).
Menurutnya, salah satu agenda penting yang perlu menjadi perhatian adalah evaluasi terhadap pegawai maupun pihak eksternal yang memiliki akses dan pengaruh dalam pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan BNPB.
Anshar mendorong agar dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap setiap indikasi konflik kepentingan, praktik pengondisian proyek, maupun dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Jika ditemukan pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengatur proyek untuk kepentingan tertentu, atau terlibat dalam praktik yang merugikan negara, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai kepentingan kelompok atau jaringan tertentu mengalahkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kebencanaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembenahan internal tidak boleh dilakukan berdasarkan sentimen pribadi atau pergantian kelompok semata. Setiap keputusan terkait pegawai harus didasarkan pada bukti, hasil pemeriksaan, rekam jejak, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Selain mendorong penertiban internal, Anshar meminta Kepala BNPB memberikan perhatian kepada pegawai yang berani melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme resmi.
Menurutnya, keberanian menyampaikan laporan yang didukung bukti dan disampaikan dengan iktikad baik merupakan bagian penting dari upaya membangun birokrasi yang bersih.
“Pegawai yang berani mengungkap penyimpangan harus mendapatkan perlindungan dari intimidasi dan tindakan balasan. Apabila laporan tersebut terbukti benar dan pegawai yang bersangkutan memiliki prestasi serta memenuhi persyaratan, pemerintah perlu memberikan penghargaan sesuai aturan, termasuk mempertimbangkan pengembangan karier dan promosi jabatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sistem pelaporan internal harus dibangun secara kredibel, menjaga kerahasiaan pelapor, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.
Anshar juga menyoroti pentingnya penguatan tim komunikasi dan kehumasan BNPB. Menurutnya, komunikasi kebencanaan memiliki karakteristik khusus karena menyangkut keselamatan masyarakat, penyampaian informasi darurat, mitigasi risiko, dan penanganan informasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan.
Karena itu, ia berharap posisi strategis di bidang komunikasi BNPB diisi oleh sumber daya manusia yang memahami komunikasi kebencanaan, manajemen krisis, literasi informasi, serta koordinasi dengan media massa dan pemerintah daerah.
“Komunikasi BNPB tidak boleh sekadar menyampaikan kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana. Karena itu, tim komunikasi harus memiliki kompetensi dalam komunikasi kebencanaan dan manajemen krisis,” ujarnya.
Ia menilai, komunikasi yang profesional akan membantu masyarakat memahami langkah evakuasi, peringatan dini, perkembangan situasi, serta kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana.
Lebih lanjut, Anshar mendorong Kepala BNPB yang baru melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan tata kelola pada periode kepemimpinan sebelumnya. Evaluasi tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan sekaligus mempertahankan program yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan personal, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
“Pemimpin baru harus berani berbenah, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, mempertahankan hal-hal yang sudah baik, dan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Yang paling penting adalah memastikan BNPB benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Anshar.
Ketua Umum Logis 08 itu berharap kepemimpinan Kristomei Sianturi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap BNPB melalui tata kelola yang bersih, pengawasan yang efektif, komunikasi yang profesional, dan penanganan bencana yang semakin responsif.
“Kepercayaan Presiden Prabowo Subianto harus dijawab dengan kerja nyata, integritas, dan keberanian melakukan pembenahan. BNPB memiliki tugas yang sangat strategis karena menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang bertentangan dengan kepentingan negara,” tutup Anshar Ilo.
Logis 08 berharap BNPB di bawah kepemimpinan baru semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan rakyat, sekaligus menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia.
Apalagi saat ini di tengah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik. Anshar Ilo menilai kepemimpinan baru BNPB harus segera memperkuat koordinasi dan langkah penanganan bencana secara terpadu.
Menurutnya, karhutla membutuhkan respons cepat, kesiapsiagaan yang kuat, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan unsur masyarakat.
“Dalam situasi seperti sekarang, peran BNPB sangat strategis. Kita membutuhkan langkah yang terukur, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak. Jangan sampai penanganan terlambat ketika api meluas dan dampaknya semakin besar,” pungkas Anshar. (**)
