
LEGIONNEWS.COM – LUWU RAYA, Kritik yang disampaikan Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, terkait minimnya kehadiran anggota DPR RI Dapil Sulsel III di Luwu Raya selama masa reses baru-baru ini, mendapat dukungan sejumlah tokoh daerah.
Dukungan tersebut disampaikan mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo periode 2017–2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting. Keduanya menyampaikan pandangan saat dihubungi pada Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, Hasbi menyoroti minimnya informasi mengenai agenda anggota DPR RI Dapil Sulsel III di wilayah Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Ia mengingatkan agar Luwu Raya tidak hanya menjadi lumbung suara setiap pemilu. Para legislator juga diminta membuka jadwal, lokasi kegiatan, serta laporan hasil reses agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aspirasi daerah diperjuangkan.
Reses Jangan Sekadar Formalitas
Taufik Mangula menilai kritik yang disampaikan KKLR Sulsel sudah tepat. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihan merupakan bagian dari amanah konstitusional untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik praktik reses yang dinilai kerap hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurut Taufik, intensitas kunjungan wakil rakyat ke lapangan semakin minim. Bahkan, ketika kegiatan dilakukan, tidak jarang hanya sebatas memenuhi formalitas.
“Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah,” kata alumni Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) ini.
Bagi Taufik, reses semestinya menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituen, bukan sekadar agenda administratif yang selesai setelah kegiatan seremonial.
Persoalan Tambang
Dukungan serupa disampaikan Ilham Malleting. Ia menilai Luwu Raya kerap terabaikan dan hanya menjadi wilayah perebutan suara menjelang pemilu legislatif. Sementara setelah terpilih, janji kampanye dinilai tidak selalu diikuti kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ilham mengaku belum melihat kontribusi yang jelas bagi konstituen di Luwu Raya sejak anggota DPR RI Dapil Sulsel III periode 2024–2029 dilantik.
Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan legislator, terutama sektor pertambangan.
Di antaranya, konflik masyarakat dengan PT Masmindo yang menurutnya belum menemukan penyelesaian.
Ia juga menyinggung aktivitas penambangan di alur sungai di Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat, yang dinilai berlangsung tanpa penataan memadai dan berpotensi mengancam permukiman warga akibat banjir.
Selain itu, Ilham menyoroti IUP PT Kalla Arebama di Rampi, Kabupaten Luwu Utara, yang menurutnya belum dikelola secara profesional, serta maraknya aktivitas tambang rakyat yang belum tertata.
Menurutnya, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi di tingkat daerah karena membutuhkan koordinasi dan kebijakan pemerintah pusat.
“Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan,” tegasnya.
Ilham menilai masa reses 2026 telah berakhir tanpa kejelasan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat Luwu Raya.
“Wakil rakyat entah ke mana. Suara dan aspirasi rakyat tak kunjung tersampaikan,” ujarnya.
KKLR Diharapkan Ambil Sikap
Atas kondisi tersebut, Ilham berharap KKLR mengambil sikap lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan adanya gerakan moral untuk menggugat para legislator yang dinilainya hanya menjadikan suara masyarakat Luwu Raya sebagai komoditas politik.
“Habis manis sepah dibuang,” katanya.
Sementara itu, Hasbi Syamsu Ali sebelumnya menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu.
Ia justru mempersilakan anggota DPR RI Dapil Sulsel III mempublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di Luwu Raya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui agenda dan hasil kerja wakil mereka.
Hasbi juga menyampaikan empat catatan evaluasi, yakni keterbukaan jadwal dan titik pelaksanaan reses, publikasi laporan hasil reses, kepastian Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya, serta pembukaan ruang evaluasi publik.
Bagi masyarakat Luwu Raya, persoalan ini bukan semata-mata soal kehadiran fisik anggota dewan, melainkan juga menyangkut akuntabilitas representasi politik.
Idealnya, mandat yang diperoleh melalui suara rakyat semestinya diikuti dengan kehadiran, komunikasi, dan kerja nyata bagi daerah pemilihannya. (*)






















