PKB-PBNU Kurang Harmonis, Pengamat: Hubungan Keduanya Lagi Tak Baik-baik Saja

Foto Ketum PKB Muhaimin Iskandar sapaan lain Gus Ami
Advertisement

LEGION NEWS.COM – Sejak awal didirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sulit dipisahkan dengan PBNU. Dilahirkan dari PBNU, PKB dideklarasikan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau bertepatan 23 Juli 1998.

Di era Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Partai ini dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali meroket. Dengan pencapaian 11.292.151 suara (9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI.

Pemilu periode 2004-2009, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR RI.

Kini disebut sebut-sebut hubungan antara Cak Imin dengan Ketua Umum PBNU kurang harmonis.

Advertisement

Pada kesempatan lainnya Muhaimin Iskandar menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tak berpengaruh terkait soliditas 13 juta suara PKB.

Pernyataan Cak Imin pun dijawab oleh PBNU soal ketidakharmonisan mempengaruhi suara PKB.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik tersebut menandakan hubungan PKB dan PBNU sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, polemik ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah adanya hubungan tak mesra antara PBNU dan PKB.

“Ini pertama dalam sejarahnya PBNU dan PKB tak mesra. Hubungan keduanya lagi tak baik-baik saja. Sepertinya ada konflik batin yang tak biasa,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (9/5/2022).

Adi menilai wajar ketika Cak Imin menyoroti secara khusus sosok Gus Yahya dalam pernyataannya. Ada 3 hal yang menurut dia membuat Cak Imin frustrasi terhadap PBNU saat ini.

“Faktornya 3 hal, untuk 2024 NU tak akan memajukan capres. Tentu sangat merugikan Muhaimin yang sangat agresif melakukan konsolidasi politik pencapresan. Kedua, PBNU menegur sejumlah pengurus cabang yang deklarasi dukung Muhaimin. Itu artinya, secara struktural haram bagi NU ditarik dalam urusan politik elektoral. Padahal Muhaimin selama ini sangat mengandalkan fatsun politik struktural NU untuk mendapatkan dukungan kaum nahdliyin,” urainya.

“Ketiga, NU tak bisa lagi dikapitalisasi hanya jadi saluran politik PKB, tapi NU milik semua partai politik yang di dalamnya ada pengurus NU,” imbuhnya.

Adi menilai Cak Imin sepertinya mulai panik atas sikap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang terkesan menjauhkan warga NU dari PKB. Dia menilai ada kekhawatiran serius dari Cak Imin terkait sikap PBNU tersebut.

“Muhaimin sepertinya mulai panik ketika NU dijauhkan dari PKB. Muhaimin layak khawatir karena NU merupakan basis pemilih utama PKB yang bisa mempengaruhi elektabilitas PKB. Muhaimin secara langsung menantang bahwa PKB bisa besar tanpa fatwa ketua umum PBNU,” ucapnya.

“Kalau (PBNU) tak berpengaruh tentu Muhaimin tak perlu bereaksi yang secara tak langsung menafikan peran politik Ketua PBNU. Justru publik melihat Muhaimin mulai khawatir PKB akan melemah setelah secara struktural NU diharamkan ditarik ke urusan politik PKB. Level kekhawatirannya mulai serius karena Muhaimin langsung yang menyatakan sikap. Pernyataan Muhaimin jelas makin membuat hubungan dengan NU makin panas. Padahal pemilu masih lama. Dua tahun ke depan sepertinya akan semakin terbuka ‘perang’ antarkeduanya,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Adi menyebut ada pihak yang diuntungkan akibat ketidakharmonisan PKB dan PBNU. Dia menyebut kondisi ini menguntungkan PPP sebagai pihak yang selalu ‘dianaktirikan’ oleh PBNU.

“Yang senang dengan kondisi tentu PPP. Berharap dapat durian runtuh dari konflik Cak Imin dan PBNU. PPP yang selama ini terlihat dianaktirikan berharap berkah dari konflik ini. Secara tak langsung PPP ingin mengatakan siap menjadi rumah besar kaum nahdhiyin yang kecewa dengan PKB,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan NU harus mengedepankan kepentingan nasional. Gus Yahya tak ingin NU menjadi pihak dalam sebuah kompetisi politik dan hanya dimonopoli satu warna: PKB.

“Yang kita inginkan adalah NU tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik, NU secara institusional, secara kelembagaan tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik. Itu adalah keputusan muktamar 1984 lalu,” ujar Gus Yahya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV seperti dikutip, Kamis (30/12/2021).

Menurutnya, memang akan sulit untuk benar-benar mensterilkan NU dari berbagai pengaruh politik. Gus Yahya kemudian berbicara strategi lain.

“Strategi yang lain adalah kita berbagi ruang dalam NU sehingga setiap pihak yang mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda tetap di dalam NU sehingga bisa saling mengontrol, bisa saling mengawasi sehingga tidak satu pihak pun yang akan memonopoli, mengkooptasi NU untuk satu kepentingan politik sepihak. Dengan semuanya yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama mengenai kepentingan bersama,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya kemudian berbicara soal relasi PKB dan NU. Meski kuat, Gus Yahya tak ingin NU jadi alat PKB dan dikooptasi.

“Relasi NU dan PKB alami sekali. Dulu PKB sendiri diinisiasi bahkan dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Tetapi sekali lagi memang tidak boleh NU ini menjadi alat dari PKB, misalnya, atau dikooptasi oleh PKB. Itu kan nggak boleh. Ini kan yang harus kita jaga,” ujar Gus Yahya. (Sumber: detik)

Advertisement