LEGIONNEWS.COM – Mahkamah Agung merilis putusan lengkap soal surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu dipublikasikan di laman resmi MA, Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut suket tersebut.
Suket itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.”
MA juga menyatakan suket milik Gibran itu batal.
Dalam pertimbangannya, MA merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MA menyebut putusan MK itu sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten… telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.”
Setelah itu, MA menguji isi suket tersebut.
Menurut MA, suket didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Dokumen-dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran kuliah.
Dokumen tersebut tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
MA menilai penyetaraan tanpa ijazah atau sertifikat tamat belajar adalah tindakan yang tidak cermat.
Tindakan itu dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Putusan lengkap ini terbit di tengah kabar Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden. (*)
