LEGIONNEWS.COM – RIAU, Bank Daerah bukan tempat “parkir” dana APBD atau sekadar panti asuhan politik. Komisi II DPR RI tegas menuntut Bank Riau Kepri Syariah untuk dikelola secara profesional.
Aset triliunan rupiah ini harus menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, bukan beban fiskal yang minim inovasi dan tertutup intervensi.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek), Taufan Pawe, menegaskan, kredit macet wajib ditekan dan penyaluran kredit tidak produktif harus segera dibatasi demi kesehatan keuangan daerah.
“Kami ini lagi menyemangati betul semua daerah-daerah untuk mengoptimalisasikan BUMD-BUMD agar supaya bisa menjadi pilar penyanggah kekuatan fiskal di daerah,” tegasnya di Pekanbaru, Kamis, (2/4/2026).
Keberpihakan pada rakyat adalah kunci. Komisi II DPR RI mendorong bank daerah menjadi “lokomotif” bagi UMKM di sektor sawit dan migas Riau.
Melalui penguatan regulasi di Prolegnas, DPR RI memastikan akses modal rakyat lebih mudah dan transparan.
Saatnya BUMD Riau & Kepri mandiri, inovatif, dan benar-benar hadir untuk kesejahteraan masyarakat. (*)
