Kejaksaan Dalami Dugaan Aliran Dana Proyek Lapangan Gaspa, Sembari Menunggu Audit BPKP Rampung

0
FOTO: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Palopo. (ist)
FOTO: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Palopo. (ist)

LEGIONNEWS.COM – PALOPO, Penanganan dugaan korupsi proyek rehabilitasi Lapangan Gaspa Kota Palopo memasuki tahap penting. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini tengah merampungkan penghitungan dugaan kerugian keuangan negara.

Terbaru, penyidik kembali memeriksa sembilan orang dari berbagai unsur, di antaranya Z dan H selaku penyedia, A dan K dari unsur Pemerintah Kota Palopo, serta R dan S yang disebut berperan sebagai kurir.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Trio Andi, meminta publik bersabar menunggu perkembangan penyidikan.

Advertisement

“Sabar ya, sementara kita dalami dan titik terang sudah jelas. Saat ini kami bersama BPKP sedang merampungkan pemeriksaan,” ujarnya kepada media, Jum’at (13/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik juga tengah mendalami dugaan aliran dana dari Z kepada AS melalui perantara R dan S. Penelusuran tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan aliran uang dengan pelaksanaan proyek.

Sebelumnya, Kejari Palopo telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kota Palopo pada 12 Agustus 2026 dan mengamankan sejumlah dokumen serta perangkat komputer untuk kepentingan penyidikan.

Dalam perkembangan sebelumnya, sejumlah media juga telah memberitakan bahwa penyidik telah memeriksa sekitar 31 saksi. Salah satu fokus penyelidikan adalah dugaan perubahan spesifikasi pekerjaan, termasuk penggunaan rumput lapangan.

Proyek yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD 2025 tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp3,5 miliar, dengan nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp2,9 miliar.

Kini, publik menantikan hasil penghitungan BPKP dan keberanian kejaksaan menuntaskan perkara tersebut. Hasil audit diharapkan menjadi dasar penguatan pembuktian dan penentuan langkah hukum selanjutnya.

Seluruh pihak yang disebutkan tetap harus dihormati haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (*)