LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Salah satu pendiri Komunitas NU Kultural (KANUKU) Sulawesi Selatan, H. Makmur Idrus, mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempertimbangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai salah satu dari dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Usulan tersebut muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, yang membuka proses pengisian kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Menurut Makmur Idrus, Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan figur dengan rekam jejak pemerintahan, pengalaman politik, dan kemampuan menjalankan program strategis nasional.
Salah satu nama yang menurutnya patut masuk dalam pertimbangan adalah Saifullah Yusuf, yang kini menjabat Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.
Sekolah Rakyat Menjadi Salah Satu Pertimbangan
Makmur menilai Gus Ipul termasuk pembantu Presiden Prabowo yang menunjukkan hasil kerja dalam melaksanakan salah satu program unggulan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat.
Program yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam perkembangannya, Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 44.200 peserta didik di 182 lokasi di seluruh Indonesia.
Atas kepemimpinannya dalam memperluas akses pendidikan sosial, Gus Ipul juga menerima penghargaan Outstanding Leadership in Expanding Social Education Access pada CNN Indonesia Awards 2026.
Bagi Makmur, pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melihat pengalaman Gus Ipul menerjemahkan kebijakan Presiden menjadi program pelayanan publik.
Berpengalaman dalam Tiga Pemerintahan
Makmur juga menyoroti perjalanan panjang Gus Ipul dalam pemerintahan nasional dan daerah.
Gus Ipul pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode.
Ia kemudian dipercaya menjadi Wali Kota Pasuruan sebelum dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo pada September 2024.
Setelah pergantian pemerintahan, Gus Ipul kembali dipercaya memimpin Kementerian Sosial dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Gus Ipul telah bekerja dalam pemerintahan pada masa tiga presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.
Memiliki Pengalaman Kepemimpinan di NU
Selain pengalaman pemerintahan, Makmur menilai perjalanan Gus Ipul dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga menjadi bagian penting dari rekam jejaknya.
Gus Ipul pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), kemudian memimpin Gerakan Pemuda Ansor selama dua periode, yakni 2000–2005 dan 2005–2010.
Dalam kepengurusan PBNU, Gus Ipul pernah menjabat Ketua PBNU dan Sekretaris Jenderal PBNU. Kini ia dipercaya menjadi salah satu Wakil Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Menurut Makmur, pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan, menjalankan pemerintahan daerah, menjadi anggota legislatif, serta mengemban jabatan menteri merupakan rekam jejak yang layak diperhatikan dalam proses pertimbangan calon Wakil Presiden.
Hak Konstitusional Presiden Prabowo
Makmur memahami bahwa kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Usulan Gus Ipul merupakan pandangan pribadi Makmur sebagai salah satu pendiri KANUKU Sulawesi Selatan, bukan keputusan resmi kelembagaan komunitas tersebut.
Makmur berharap proses pemilihan Wakil Presiden memperhatikan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, rekam jejak pelayanan masyarakat, integritas, serta kemampuan mendukung pelaksanaan program Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029.
Baginya, pembahasan mengenai calon Wakil Presiden tidak seharusnya hanya berpusat pada asal partai politik atau organisasi, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman nyata setiap figur dalam mengemban amanah publik. (*)
