Jumat Pekan ini, Hakim MK Panggil Sejumlah Menteri Dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024

FOTO: Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (Instagram.com/@mahkamahkonstitusi)
FOTO: Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (Instagram.com/@mahkamahkonstitusi)
Advertisement

LEGIONNEWS.COM – NASIONAL, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) pada Jumat 5 April 2024 mendatang.

Hakim Ketua MK, Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

“Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4/2024) lalu.

“Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024),” jelas Suhartoyo.

Advertisement

Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

Sebelumnya Capres-Cawapres 01 dan 03 meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

MK membuka kans menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon.

Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi/ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah. (**)

Advertisement