Morotai || Legion News – Sejumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) asal Surabaya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalu Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Perhubungan pada Selasa, malam (10/12).
Pertemuan yang berlangsung di Jababeka d’aloha resort ini bertujuan untuk menggali data lebih akurat mengenai kebutuhan real kuota kontener untuk Morotai.
Beberapa perusahaan yang hadir, seperti CV. Makmur Sejahtera, PT. Samudra Nusantara Atlantik, CV. Surya Cemerlang Group, PT. Bintaro Group, dan PT. Samitra Panca Abadi berharap data yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana pengembangan layanan tol laut di tahun 2025.
Pasalnya, hingga saat ini, data yang dimiliki masih terbatas pada kuota resmi yang diberikan oleh PT Pelni.
“Kami ingin mengetahui secara pasti berapa kebutuhan riil masyarakat Morotai terhadap layanan tol laut,” ujar Beni, salah satu pemilik JPT Surabaya.
Menurutnya, data ini akan menjadi masukan penting bagi kami untuk menyampaikan kepada pihak operator.
Beni juga menyoroti kurangnya data spesifik yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Morotai.
“Selama ini, kami hanya mengirimkan barang berdasarkan data yang ada tanpa mendapat umpan balik yang jelas,” tambahnya.
Untuk itu, JPT Surabaya berharap Pemerintah Kabupaten Morotai dapat memberikan data yang lebih rinci mengenai kebutuhan komoditas di Morotai.
Dengan demikian, layanan tol laut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan semakin optimal.
Kepala Dinas Perhubungan Pulau Morotai Hadat Hi Hasan juga mengungkapkan keprihatinannya atas berkurangnya frekuensi kapal tol laut yang melayani wilayah Morotai.
“Beberapa tahun lalu, Morotai sangat terbantu dengan kehadiran Kapal Lognus 3 dan Lognus 5. Kedua kapal ini berperan penting dalam menjamin distribusi logistik yang lancar,” ungkap Hasan.
Namun, saat ini Morotai hanya mendapatkan satu trayek (T-9) , yakni Kapal Lognus 5 yang beroperasi sebulan sekali.
Frekuensi yang jarang ini dinilai tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk barang-barang yang memerlukan kontainer.
“Kami telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat agar Morotai dijadikan sebagai pelabuhan terakhir dalam rute Tol Laut. Sayangnya, hingga kini belum ada jawaban yang pasti,” ujar Hasan.
Hadat berharap dengan adanya kunjungan dari JPT ini, upaya untuk memaksimalkan tol laut di Morotai agar dapat kembali digencarkan.
“Kami berharap ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Morotai,” pungkasnya.**
