LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan yang juga Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sukses menjalankan amanah yang kini diembannya.
“Di hari Jumat yang mulia ini, kita doakan semoga Pak Dudung senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas negara sebagai Menkopolkam,” kata Hasbi di Makassar, Jumat (16/10).
Ia berharap pengalaman dan komunikasi yang telah terbangun sebelumnya dapat menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog pemerintah pusat dengan daerah, termasuk terkait aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Menurut Hasbi, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya membutuhkan komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat, disertai penguatan kajian dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Harapan tersebut juga berkaitan dengan pengalaman audiensi tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya dengan Dudung ketika masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam pertemuan di Bina Graha, Jakarta, pada 14 Juli 2026 lalu, tim BPP DOB memaparkan kajian mengenai posisi strategis Luwu Raya dalam mendukung kepentingan nasional, mulai dari potensi sumber daya alam, pengembangan kawasan ekonomi, hingga pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Bagi Hasbi, pertemuan tersebut menjadi salah satu bagian dari ikhtiar membangun komunikasi dan menyampaikan argumentasi mengenai urgensi pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada pemerintah pusat.
Ia berharap, dalam kapasitas barunya sebagai Menko Polkam, Dudung dapat terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif terhadap berbagai aspirasi pembangunan daerah yang disampaikan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
“Harapan kami, komunikasi yang telah terbangun selama ini dapat terus berlanjut, termasuk dalam menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada pemerintah pusat,” ujar Hasbi.
Ia menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya akan terus dilakukan melalui jalur konstitusional, dengan memperkuat konsolidasi masyarakat, dukungan para pemangku kepentingan, serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan semata-mata tentang pembentukan daerah administratif baru, melainkan juga menyangkut harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan publik yang efektif, dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, Hasbi berharap aspirasi masyarakat Luwu Raya semakin memperoleh ruang untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Perjuangan ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komunikasi yang baik. Kami berharap aspirasi masyarakat Luwu Raya terus mendapat perhatian dan pada waktunya dapat dipertimbangkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (*)
