Gus Dur Sindir Polda Sulsel: Tersangka Ditetapkan Tapi Tak Ditahan, Apakah Unit PPA Sedang ‘Masuk Angin’?

0
FOTO: Abdul Rahman Daeng Gus Dur, Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan. 
FOTO: Abdul Rahman Daeng Gus Dur, Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan. 

Penulis: Abdul Rahman Daeng Gus Dur, Direktur Bala Inklusi Sulawesi Selatan.

“Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.”

LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Abdul Rahman Daeng Gus Dur tidak lagi bersuara lembut. Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan itu melontarkan kritik tajam, menusuk langsung ke jantung kinerja Polda Sulawesi Selatan dalam penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Maros.

Advertisement

Bagi Rahman, yang akrab disapa Gus Dur, kasus ini bukan sekadar statistik kriminal biasa yang bisa diselesaikan dengan prosedur birokratis yang kaku. Ini adalah ujian nyata bagi integritas negara: apakah kehadiran institusi penegak hukum benar-benar dirasakan oleh kelompok paling rentan, atau hanya sekadar wacana di atas kertas undang-undang yang indah namun hampa makna?

Hingga pertengahan November 2026, ruang publik masih diselimuti kabut ketidakpastian yang membingungkan dan meresahkan.

Ada pernyataan resmi maupun kabar yang beredar kuat di kalangan masyarakat sipil bahwa tersangka telah ditetapkan sejak akhir Oktober lalu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif dan mencurigakan: para tersangka tersebut hingga kini belum juga ditahan.

Kondisi ini menciptakan paradoks hukum yang sulit dicerna oleh logika masyarakat awam maupun pengamat hukum. Penetapan tersangka biasanya menjadi pintu gerbang menuju proses penahanan untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau melarikan diri. Namun, dalam kasus ini, pintu gerbang tersebut seolah terbuka lebar tanpa penjagaan.

“Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah unit terkait sedang ‘masuk angin’ sehingga lumpuh mengambil tindakan?” sindir Gus Dur dengan nada retoris yang menohok, menyiratkan rasa frustrasi atas lambatnya respons aparat.

Ia mempertanyakan logika hukum di balik penetapan tersangka tanpa diikuti penahanan. Dalam hukum acara pidana, penahanan memiliki syarat objektif dan subjektif yang ketat. Jika tersangka sudah ditetapkan namun bebas berkeliaran, apa alasan hukumnya?

Apakah ada jaminan mereka tidak akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau bahkan melarikan diri?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan bentuk kontrol publik terhadap jalannya proses hukum yang harusnya transparan dan akuntabel.

Gus Dur menilai, diamnya penjelasan atas kondisi anomali ini justru memicu spekulasi liar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Publik berhak tahu: apakah ada intervensi tertentu dari pihak-pihak berkepentingan? Apakah ada kelemahan fatal dalam pembuktian awal yang membuat penyidik ragu untuk menahan? Ataukah ini bentuk kelalaian birokratis yang membiarkan pelaku merasa aman dan leluasa? Transparansi adalah antiseptik terbaik terhadap prasangka.

Jika memang ada kendala prosedural, jelaskan secara terbuka tanpa membuka identitas korban. Jika tidak, segera lakukan penahanan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Diam bukanlah opsi dalam perkara yang melibatkan korban rentan seperti anak penyandang disabilitas.

Kritik ini ditujukan langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta penanganan perdagangan orang di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

Sebagai garda terdepan yang menangani perkara sensitif ini, ekspektasi terhadap profesionalisme, ketegasan, dan empati sangat tinggi. Masyarakat mengharapkan agar unit ini bekerja dengan standar tertinggi, mengingat kerentanan korban yang memerlukan pendekatan khusus.

Polda Sulsel tidak boleh bersikap pasif atau terkesan ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah hukum yang tegas. Supervisi ketat wajib dilakukan oleh pimpinan Polda untuk memastikan penyidikan berjalan cepat, tegas, dan berperspektif korban. Setiap detik yang terbuang dalam ketidakpastian adalah detik-detik di mana trauma korban bisa semakin mendalam.

Hambatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mulai dari komunikasi yang tidak adaptif, kurangnya pendamping psikolog yang memahami kebutuhan khusus, hingga suasana pemeriksaan yang mungkin mengintimidasi harus diatasi dengan standar layanan khusus.

Ini bukan fasilitas tambahan, melainkan hak dasar korban untuk mendapatkan keadilan yang setara. Hambatan-hambatan ini tidak boleh dibiarkan menjadi alasan kelambatan atau ketidakjelasan status tersangka.

Aparat penegak hukum harus proaktif menyediakan penerjemah isyarat, pendamping sosial, atau metode komunikasi alternatif lainnya untuk memastikan suara korban didengar dengan jelas dan akurat. Kegagalan dalam menyediakan aksesibilitas ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga bentuk kekerasan struktural terhadap korban.

Kritik Gus Dur bukanlah vonis bersalah sebelum putusan pengadilan. Ia tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) bagi setiap terduga pelaku.

Setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak. Namun, ia menekankan bahwa hak korban atas kepastian hukum tidak bisa digadaikan dengan birokrasi yang lambat dan tidak transparan. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan mandat jelas.

Negara wajib hadir secara aktif, bukan reaktif. Negara tidak boleh hanya menunggu laporan selesai, tetapi harus memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Publik kini menunggu respons resmi dan tindakan konkret dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Bukan berupa pernyataan normatif yang penuh dengan kalimat klise tentang “komitmen pemberantasan kejahatan”, melainkan eksekusi hukum yang jelas dan terukur.

Berapa tersangka yang ditetapkan? Mengapa mereka belum ditahan? Apa dasar pertimbangan hukumnya? Apakah ada risiko pelarian atau penghilangan bukti? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan wajah penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Apakah polisi dilihat sebagai pelindung rakyat yang tegas, atau sebagai birokrat yang lamban dan mudah dipengaruhi?

Jika kasus ini ditangani dengan tuntas dan terbuka, negara membuktikan komitmennya melindungi yang lemah. Ini akan mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan seksual, apalagi terhadap anak penyandang disabilitas.

Sebaliknya, jika tersangka dibiarkan bebas tanpa kejelasan alasan sementara korban terus menunggu dalam kecemasan, maka pesan yang diterima masyarakat sangat berbahaya: suara anak penyandang disabilitas mudah diabaikan, dan hukum bisa dibeli atau dipermainkan oleh mereka yang memiliki kuasa atau koneksi. Preseden buruk ini akan mengerdilkan semangat reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang selama ini digaungkan.

Gus Dur juga menyoroti pentingnya mekanisme SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) yang harus diberikan kepada pelapor dan korban. Surat ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transparansi yang memungkinkan pihak korban mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Keterlambatan atau ketiadaan SP2HP hanya akan menambah beban psikologis korban dan keluarga, membuat mereka merasa ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, Gus Dur mendesak agar Polda Sulsel segera menerbitkan update resmi mengenai perkembangan perkara, termasuk alasan teknis mengapa penahanan belum dilaksanakan jika memang demikian faktanya.

Selain aspek penahanan, Gus Dur juga menanyakan tentang pemenuhan hak-hak pemulihan korban. Apakah korban sudah mendapatkan akses layanan kesehatan mental?

Apakah ada pendampingan hukum yang memadai? Apakah restitusi sudah dibahas?

Ketiga aspek ini merupakan bagian integral dari keadilan restoratif yang diamanatkan oleh undang-undang. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan korban.

Tanpa pemulihan, keadilan terasa hambar dan tidak lengkap. Korban perlu merasa bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga merawat luka yang ditinggalkan.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus di Maros ini menjadi barometer bagi implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat daerah.

Banyak pihak khawatir bahwa aturan baru ini hanya akan menjadi macan ompong jika tidak disertai dengan kemauan politik dan kapasitas aparatur yang memadai. Kritik Gus Dur adalah peringatan dini agar aparat tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang mengabaikan substansi keadilan.

Kasus ini membutuhkan penanganan ekstra hati-hati, ekstra cepat, dan ekstra transparan karena menyangkut masa depan seorang anak yang hidupnya sudah dipenuhi tantangan akibat disabilitas, dan kini ditambah dengan trauma kekerasan seksual.

Kepercayaan publik tidak dibangun dengan diam atau alasan yang tidak masuk akal. Ia dibangun dengan kejelasan, kecepatan, dan keadilan yang terlihat. Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya komunitas disabilitas dan pegiat hak anak, sedang menonton dengan cermat.

Mereka tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mereka meminta agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, dan tanpa diskriminasi. Jika Polda Sulsel gagal memenuhi ekspektasi ini, maka krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian akan semakin dalam, dan dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang.

Gus Dur menutup pernyataannya dengan harapan agar Kapolda Sulsel turun tangan langsung memantau kasus ini. Intervensi pimpinan tertinggi di tingkat provinsi diperlukan untuk memecah kebuntuan birokrasi dan memastikan bahwa unit PPA bekerja sesuai dengan mandatnya.

Tidak ada lagi waktu untuk berlindung di balik alasan teknis yang samar. Keadilan bagi anak penyandang disabilitas di Maros tidak bisa menunggu. Ia harus datang sekarang, dengan wajah yang jelas dan tangan yang tegas.