LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dewan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balaikota Makassar, Rabu siang (28/10/2026).
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun.
GMNI Makassar aksi unjuk rasanya itu menyoroti, “Darurat Kriminalitas Anak dan Abainya Wali Kota Makassar”.
Di tengah momentum yang seharusnya merayakan potensi pemuda, GMNI justru membawa rapor merah dan sorotan tajam terhadap maraknya fenomena pemuda di Makassar yang menyalurkan kelebihan energinya secara negatif.
GMNI Makassar menilai Kota Makassar saat ini berada dalam kondisi darurat kriminalitas jalanan yang melibatkan anak di bawah umur. Fenomena perang kelompok, tawuran, dan pembegalan yang kian masif sepanjang tahun 2026 menjadi bukti nyata adanya sumbatan sosial.
Ironisnya, pelaku dari rentetan kejahatan jalanan ini mayoritas merupakan anak-anak yang belum genap berusia dewasa.”Sepanjang perjalanan tahun 2026, kita terus disuguhkan dengan berita tawuran dan kekerasan jalanan.
Ironis, wajah masa depan Makassar justru diwarnai oleh kriminalitas anak di bawah umur karena hilangnya ruang penyaluran energi positif.
“Kami menuntut Pemerintah Kota Makassar segera mengambil kebijakan yang cepat, taktis, dan terukur!” tegas Jenderal Lapangan Aksi GMNI Makassar dalam orasinya.
Wali Kota Makassar dinilai abai dan tidak peduli, kemarahan massa aksi kian memuncak karena hingga hari ini, surat permohonan audiensi resmi yang diajukan oleh DPC GMNI Kota Makassar sama sekali tidak mendapatkan tindak lanjut maupun disposisi dari Walikota Makassar, Munafri Arifuddin atau APPI.
“Padahal, surat tersebut membawa draf solusi konkret untuk memutus mata rantai budaya kriminalitas jalanan, memberikan efek jera yang mendidik, sekaligus menyelamatkan masa depan anak-anak Makassar,” ucap sang orator.
GMNI Makassar menegaskan bahwa diamnya Walikota adalah bentuk nyata dari sikap abai dan tidak peduli terhadap keselamatan warga serta masa depan generasi muda. Pemkot Makassar dinilai gagal memahami bahwa tanggung jawab atas seluruh sendi kehidupan kota termasuk keamanan, sosial, dan perlindungan anak berada di pundak mereka.
Dalam aksi ini, GMNI Kota Makassar membawa sejumlah tuntutan tegas:
1. Menuntut Walikota Makassar untuk segera keluar dari ruang nyamannya dan menemui mahasiswa guna menjelaskan grand design penanganan kriminalitas anak.
2. Mendesak Pemkot Makassar melahirkan kebijakan terukur dan cepat guna memutus akar budaya kriminalitas jalanan dan perang kelompok.
3. Meminta evaluasi total terhadap kinerja dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas pembinaan pemuda dan perlindungan anak di Kota Makassar.
GMNI Makassar berjanji akan terus mengawal isu ini dan melipatgandakan massa aksi jika Pemkot Makassar tetap memilih tidur di atas penderitaan warga dan ancaman masa depan anak-anak di Kota Makassar. Aksi tersebut Diterima langsung Oleh, Wakil Kesbangpol Kota Makassar. (*)
