Oleh: H. MAKMUR IDRUS, Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar, Mantan Ketua PC GP Ansor Makassar
“Ketika Kursi Wakil Presiden Menjadi Ujian Kekuasaan”
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Antara Kepentingan Koalisi, Profesionalisme, dan Ujian Kepemimpinan Nasional Menuju 2029
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa. Peristiwa ini membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menghadirkan pertanyaan besar mengenai arah kepemimpinan nasional hingga 2029.
Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ketatanegaraan selanjutnya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga negara sesuai kewenangannya.
Perhatian publik kini beralih kepada Presiden Prabowo.
Siapa yang akan diusulkan sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran? Apakah tokoh partai politik yang mempunyai kekuatan di parlemen atau figur nonpartai yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan?
Menurut hemat saya, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden.
Ini adalah ujian bagaimana kekuasaan dijalankan: apakah mengutamakan kepentingan bangsa atau lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik koalisi.
Prabowo dan Tarik-Menarik Kepentingan Koalisi
Tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintahan Prabowo dibangun melalui dukungan berbagai partai politik.
Dukungan koalisi sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terutama dalam melaksanakan program pembangunan, menyusun kebijakan anggaran, serta membangun hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Karena itu, apabila muncul keinginan dari partai-partai pendukung pemerintah untuk mengusulkan kadernya sebagai calon Wakil Presiden, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang dapat dipahami.
Namun, pertanyaannya: sampai sejauh mana kepentingan partai boleh menentukan jabatan konstitusional?
Saya berpandangan bahwa kepentingan menjaga koalisi tidak seharusnya mengalahkan kebutuhan negara akan kepemimpinan yang efektif.
Jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik bagi partai yang paling besar memberikan dukungan.
Jabatan itu juga bukan kompensasi atas kesepakatan politik yang telah berlangsung.
Wakil Presiden adalah pemegang mandat konstitusional, bukan sekadar representasi kepentingan partai di dalam Istana.
Jika proses pemilihan hanya berputar pada negosiasi pembagian kekuasaan, publik dapat mempertanyakan apakah kepentingan rakyat benar-benar menjadi pertimbangan utama.
Mengapa Tokoh Nonpartai Perlu Diperhitungkan?
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, jabatan strategis tidak selalu harus diisi oleh figur yang berasal dari kepengurusan partai politik.
Indonesia memiliki banyak tokoh dengan pengalaman pemerintahan, birokrasi, diplomasi, ekonomi, dan kepemimpinan nasional.
Ada pula tokoh yang telah dipercaya menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan dua Presiden berbeda.
Pengalaman seperti itu layak menjadi salah satu bahan pertimbangan karena dapat menunjukkan kesinambungan pengabdian dan pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan.
Namun, pengalaman saja belum cukup.
Rekam jejak kebijakan, integritas, kemampuan mengelola organisasi, dan keberhasilan menjalankan tugas harus diperiksa secara objektif.
Figur nonpartai juga tidak boleh dianggap otomatis terbebas dari kepentingan politik.
Seseorang dapat saja tidak memiliki kartu anggota partai, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan kelompok kekuasaan tertentu.
Demikian pula seorang kader partai dapat memiliki kemampuan profesional dan integritas yang baik.
Karena itu, menurut saya, perdebatan yang lebih penting bukan siapa yang berasal dari partai atau nonpartai, melainkan siapa yang memenuhi kebutuhan kepemimpinan negara.
Prabowo Membutuhkan Pendamping, Bukan Sekadar Pengikut
Dalam sistem presidensial, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Wakil Presiden bertugas membantu Presiden serta menjalankan fungsi konstitusional lainnya.
Namun, membantu Presiden tidak berarti harus selalu menyetujui setiap keputusan Presiden.
Hubungan Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada kepercayaan, komunikasi, kemampuan bekerja sama, dan kesamaan tanggung jawab terhadap rakyat.
Presiden memerlukan pendamping yang mampu memberikan pertimbangan objektif, termasuk ketika menghadapi keputusan sulit.
Loyalitas memang penting. Tetapi loyalitas tidak boleh mengalahkan keberanian untuk menyampaikan pandangan yang benar.
Presiden tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mengatakan setuju. Presiden membutuhkan pendamping yang mampu membantu memastikan keputusan negara diambil secara benar.
Di sinilah pentingnya integritas dan kematangan kepemimpinan.
Seorang Wakil Presiden harus memahami bahwa jabatan bukan hanya kehormatan, melainkan amanah yang setiap saat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Jangan Ulangi Persoalan Hukum yang Sama
Pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari polemik mengenai persyaratan pendidikan dan keabsahan dokumen administrasi pencalonannya.
Perdebatan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa persyaratan pejabat negara harus diperiksa secara cermat sebelum keputusan politik diambil.
Kita tidak boleh menganggap kelengkapan administrasi sekadar formalitas.
Dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, suatu keputusan harus mempunyai dasar hukum, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, siapa pun yang nantinya diusulkan menjadi calon Wakil Presiden harus diperiksa secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun rekam jejak.
Jangan sampai persoalan yang telah menimbulkan kegaduhan politik justru terulang dalam proses pengisian jabatan berikutnya.
Negara tidak boleh hanya teliti ketika menghadapi persoalan hukum. Negara harus teliti sebelum persoalan hukum itu muncul.
Konstitusi Harus Lebih Tinggi daripada Kesepakatan Politik
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan yang jelas.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo mempunyai kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR mempunyai kewenangan memilih satu di antaranya.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak sepenuhnya berada di tangan Presiden.
MPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang tidak boleh dipandang sekadar formalitas.
Menurut saya, proses pengusulan kedua calon tersebut perlu disertai penjelasan yang memadai kepada publik mengenai dasar pertimbangannya.
Mengapa kedua tokoh tersebut dipilih? Apa pengalaman dan kemampuan mereka? Bagaimana pemenuhan persyaratan hukumnya? Bagaimana mereka akan membantu Presiden menjalankan pemerintahan?
Pertanyaan itu penting untuk membangun kepercayaan rakyat.
Jangan Jadikan 2029 Alasan Mengabaikan Kepentingan Hari Ini
Kita juga harus menyadari bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran mempunyai hubungan dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Figur yang terpilih nantinya akan berada pada posisi penting dalam struktur kekuasaan nasional.
Hal tersebut secara politik dapat memengaruhi hubungan antarkekuatan koalisi serta proses konsolidasi menjelang pemilihan umum berikutnya.
Namun, saya berharap kepentingan menghadapi Pemilu 2029 tidak mengalahkan tanggung jawab menjalankan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan.
Rakyat masih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, kemiskinan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Pergantian Wakil Presiden seharusnya tidak membuat energi pemerintahan habis dalam persaingan memperebutkan jabatan.
Jangan sampai elite politik terlalu sibuk membicarakan siapa yang akan berkuasa pada 2029, sementara rakyat masih menunggu hasil kerja pemerintahan hari ini.
Prabowo di Persimpangan Sejarah
Kini Presiden Prabowo berada pada sebuah persimpangan politik yang penting.
Ia mempunyai ruang konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan dinamika politik nasional.
Apakah kedua calon berasal dari partai, nonpartai, atau kombinasi keduanya merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan secara politik dan konstitusional.
Apa pun pilihannya, publik berhak mengetahui alasan yang melandasinya.
Menurut saya, ukuran yang perlu dikedepankan adalah integritas, kemampuan bekerja, pemahaman konstitusi, pengalaman kepemimpinan, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.
Keputusan ini bukan hanya berkaitan dengan siapa yang akan mendampingi Prabowo sampai 2029.
Lebih dari itu, keputusan tersebut akan memperlihatkan bagaimana pemerintahan memandang hubungan antara kekuasaan politik dan tanggung jawab kepada rakyat.
Penutup: Jangan Sekadar Berganti Orang, tetapi Perbaiki Cara Memilih Pemimpin
Pengunduran diri Gibran telah membuka babak baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Namun, peristiwa ini seharusnya tidak berhenti pada pergantian seorang Wakil Presiden.
Momentum ini perlu menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara negara menentukan pejabat publik, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.
Saya percaya bahwa stabilitas politik, profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi bukanlah nilai yang harus dipertentangkan.
Semuanya justru perlu dipertemukan dalam proses pengambilan keputusan negara.
Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama. MPR akan menjalankan kewenangannya memilih Wakil Presiden sesuai konstitusi.
Tetapi rakyat mempunyai hak untuk mengawasi dan menilai proses tersebut.
Jangan jadikan jabatan Wakil Presiden sekadar kursi untuk menyenangkan koalisi. Jadikan jabatan itu sebagai amanah untuk memperkuat pemerintahan dan melayani rakyat.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden.
Sejarah juga akan mencatat bagaimana seorang Presiden menggunakan kewenangannya, bagaimana MPR menjalankan amanah konstitusi, dan apakah keputusan para pemimpin benar-benar membawa manfaat bagi bangsa.
