LEGIONNEWS.COM – Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan tersebut mulai ditelaah sejak 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, kerentanan, serta situasi khusus yang dihadapi para saksi dan/atau korban.
LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan penyidikan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Polisi juga menduga adanya upaya penghapusan jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Para tersangka dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. (*)
