LEGIONNEWS.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera dirampungkan.
DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan, RUU tersebut mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana, mulai dari korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” kata Eddy.
Ia menambahkan, RUU tersebut juga mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Sementara itu, dalam draf RUU, Pasal 72 mengatur bahwa ketentuan perampasan dan pengelolaan aset tidak berlaku surut (non-retroaktif).
Penerapan aturan ini mengikuti asas hukum umum di Indonesia yang melarang hukum diberlakukan secara surut (non-retroaktif).
Artinya, aturan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
“Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan,” demikian bunyi Pasal 72.
Di sisi lain, DPR dan pemerintah dijadwalkan membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman membenarkan rencana pengesahan tersebut seusai rapat tingkat I, Rabu (18/11/2026).
“Iya,” jawab Habiburokhman singkat kepada media.
Dalam pembahasan tingkat I, pemerintah dan Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman mengatakan Panja juga menyerap masukan dari masyarakat dan para ahli selama proses pembahasan.
“Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli,” ujarnya. (*)























