LEGIONNEWS.COM – INTAN JAYA, Insiden tewasnya seorang anak akibat luka tembak di Kampung Jigiunggi, Distrik Sinak, Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, baru baru ini jadi perhatian anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas.
Yan Mandenas datang ke Kampung Jigiunggi untuk meninjau dari dekat lokasi kejadian penembakan terhadap masyarkat sipil.
Hal itu diketahui melalui unggahan anggota fraksi partai gerindra itu di akun media sosial miliknya seperti dilihat Senin (20/4).
“Di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, mendengar dengan empati. Langit Intan Jaya menjadi saksi betapa berharganya sebuah percakapan jujur dengan masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Kita hadir bukan untuk memberi jarak, tapi untuk merajut kedekatan.” tulis Yan Mandenas.
Insiden tewasnya seorang anak akibat luka tembak di Papua memicu perhatian publik, namun TNI dengan tegas membantah keterlibatan prajurit dalam peristiwa tersebut.
Pihak militer menyatakan bahwa pada saat kejadian di Kampung Jigiunggi, Distrik Sinak, tidak terdapat aktivitas maupun pergerakan pasukan TNI di wilayah tersebut.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan operasi militer yang sedang berlangsung.
TNI menjelaskan bahwa pada hari yang sama memang terjadi operasi di lokasi berbeda, yakni di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak. Operasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dalam pelaksanaannya, prajurit melakukan patroli dan pengecekan yang kemudian berujung kontak tembak dengan kelompok bersenjata. Dari peristiwa itu, dilaporkan empat anggota kelompok tersebut tewas.
Lebih lanjut, TNI menegaskan bahwa kedua kejadian tersebut tidak saling berkaitan karena terjadi di tempat berbeda. Klarifikasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat yang mengaitkan operasi militer dengan insiden korban sipil.
Di tengah situasi keamanan yang masih sensitif di Papua, pihak militer juga menekankan pentingnya informasi yang akurat agar tidak memicu ketegangan baru maupun persepsi yang keliru terhadap aparat keamanan. (*)
