Aksi di Kemendiktiristek DPP PSMP Desak Investigasi Pilrek UNM, Dugaan Korupsi Calon Rektor Jadi Sorotan

LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Puluhan Massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPP PSMP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Selasa (27/10)

Aksi yang di pimpin oleh Adrian Alfran selalu Kordinator Aksi DPP PSMP ini berkaitan dengan dugaan sejumlah pelanggaran dalam proses Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) periode 2027–2031.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dugaan ketidaknetralan pelaksana tugas rektor, potensi konflik kepentingan dalam kepanitiaan, hingga indikasi politik uang yang diduga berkaitan dengan proses pemilihan.

Selain itu, mereka menyoroti dugaan persoalan integritas salah satu bakal calon serta ketidakkonsistenan informasi mengenai jadwal tahapan pemilihan rektor.

“Seluruh dugaan yang kami sampaikan perlu diperiksa secara objektif dan profesional. Kami meminta pihak kementerian menindaklanjuti laporan ini berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Adrian dalam keterangan resminya ke Wartawan, Selasa (27/10).

Dalam spanduk aksi mereka, tertuang sejumlah tuntutan yaitu meminta penangguhan hak suara bakal calon yang menjadi anggota senat, selain itu massa aksi meminta secara tegas untuk dihentikan proses pemilu rektor UNM.

Selain itu ada juga spanduk tuntutan yang berisi mengusut kasus pemerasan dan jual beli nilai di lingkungan kampus yang di duga dilakukan oleh oknum salah satu bakal calon rektor.

Berikut enam pokok persoalan yang menjadi sorotan DPP PSMP:

1. Dugaan ketidaknetralan Plt. Rektor UNM, termasuk laporan mengenai pertemuan tim sukses salah satu bakal calon di rumah jabatan rektor.

2. Dugaan persoalan integritas salah satu bakal calon yang dikaitkan dengan laporan mengenai dugaan pungutan liar dalam seleksi CPNS dosen dan dugaan jual beli nilai.

3. Indikasi dugaan politik uang atau pemberian imbalan untuk memengaruhi suara anggota Senat.

4. Potensi konflik kepentingan karena anggota panitia pemilihan juga memiliki hak suara sebagai anggota Senat

5. Dugaan penggalangan dukungan dan pemberian imbalan untuk memengaruhi pilihan.

6. Ketidakkonsistenan informasi jadwal penyampaian visi dan misi bakal calon, yang dalam dokumen disebut berbeda antara 2–3 November dan 3 Desember 2026. (*)

Advertisement