LEGIONNEWS.COM – Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Namun muncul persoalan.
Mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno menyebutkan Dewan Kehormatan Polri selayaknya diusulkan untuk segera diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Disampaikannya, Seorang jenderal bintang empat lokal bisa memimpin sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Dewan Kehormatan (DK) Polri dibentuk.
Oegroseno menilai hal tersebut bertujuan agar jika ada kasus serupa seperti penyadapan ilegal terhadap presiden yang melibatkan perwira tinggi bintang 4, maka jenderal bintang 4 lokal dapat memimpin sidang etik itu.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, memastikan Polri dalam pelaksanaan sidang etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), tersangka dugaan penyadapan ilegal, akan menggunakan regulasi baru yaitu Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Demikian hal itu disampaikan Yusuf dalam Breaking News Kompas TV, Rabu (8/11/2026), menjawab pertanyaan tentang mekanisme pemeriksaan dan sidang etik terhadap perwira tinggi jenderal bintang empat itu.
Yusuf menjelaskan, saat ini palu sidang etik sudah diketuk untuk dua tersangka. Ia memastikan pihaknya memantau proses itu agar semuanya tidak terbebas dari sidang etik.
“Tentu ini harus kita pantau dan kita pastikan semuanya tidak terbebas untuk menghadapi palu etik ini. Palu etiknya sudah diketok dua kali untuk memvonis,” kata dia.
“Bagaimana selanjutnya apabila nanti ada sidang komisi kode etik terhadap inisial LSP yang itu Jenderal Polisi aktif berpangkat bintang 4? Infrastrukturnya sudah ada.”
Ia menjelaskan, proses sidang etik terhadap jenderal polisi aktif bintang empat tersebut akan menggunakan Perpol Nomor 4 tahun 2026.
“Kami sudah mendapatkan infrastruktur untuk regulasi penggunaan palu etik terhadap salah satu tersangka itu adalah jenderal polisi berbintang 4, itu sudah terbit dan diundangkan Perpol nomor 4 tahun 2026,” tuturnya.
“Mekanismenya sudah tidak punya masalah. Jadi legalitasnya sudah terjamin.”
Menurut Yusuf, jika menggunakan regulasi sebelumnya, yakni Perpol Nomor 7 Tahun 2022, legalitasnya kurang kuat.
“Nah, sekarang sudah kuat. Jadi apabila itu pekan depan akan dilakukan sidang, akan memeriksa salah satu tersangka yang perwira tinggi berbintang empat, ya itu sudah bisa, sudah enggak ada masalah,” tuturnya
Irjen Eko Hadi Anak Buah Listyo soal Sadap Prabowo, Kini Melawan Lewat Banding
Sejumlah fakta terungkap dalam sidang kode etik profesi terhadap tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam, sidang KKEP, terungkap bahwa ada pemufakatan atau persekongkolan untuk melakukan akses ilegal demi melakukan penyadapan.
Irjen Eko Hadi Santoso juga terbukti melakukan akses dengan teknologi milik Polri secara tidak profesional.
Kini, Irjen Eko Hadi Santoso juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Dalam pengakuannya di sidang KKEP Selasa (17/11/2026), Eko tidak menerima begitu saja putusan tersebut.
Ia juga mengajukan banding.
Nantinya putusan pemecatan akan melalui tahapan selanjutnya di tingkat banding.
Dalam sidang, Irjen Eko Hadi Santoso juga mengaku menyesal atas perbuatannya.
Ia juga meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang juga hadir dalam sidang.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam. (*)























