LEGIONNEWS.COM – BULUKUMBA, Pemberitaan mengenai dugaan jaringan peredaran narkotika di kawasan Tanah Kongkong dan kabar bebasnya dua pria yang sebelumnya diamankan Satresnarkoba Polres Bulukumba mendapat perhatian serius dari aktivis dan praktisi, Zul Majjagga, S.H.
Merespons pemberitaan Legion News berjudul “Jaringan Bandar Narkoba Merajalela di Tanah Kokong, JAN Sulsel Desak Kapolres Bulukumba Evaluasi Satres Narkoba”, Zul menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk menguji secara terbuka profesionalitas dan akuntabilitas penanganan perkara narkotika di Kabupaten Bulukumba.
Menurut Zul, persoalan yang berkembang tidak boleh berhenti pada kabar bebasnya dua orang yang sebelumnya diamankan. Ada sejumlah informasi hasil penelusuran tim di lapangan yang menurutnya perlu mendapatkan klarifikasi langsung dari penyidik.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, rangkaian pengembangan perkara disebut bermula dari diamankannya seorang pria berinisial C, yang kemudian mengarah kepada AH alias AE. AH disebut diamankan di kediamannya di kawasan BTN Puri Asri, Bulukumba.
Dalam perkembangan berikutnya, AH disebut menunjuk pria berinisial A alias L sebagai pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Informasi yang dihimpun juga menyebut adanya barang bukti narkotika dengan berat sekitar 0,5 gram.
Zul menegaskan bahwa rangkaian informasi tersebut harus diuji berdasarkan dokumen penanganan perkara, keterangan para pihak, serta alat bukti yang sah.
“Ini bukan persoalan kecil. Kami ingin mengetahui bagaimana konstruksi perkara ini dibangun. Siapa yang pertama diamankan, bagaimana pengembangan dilakukan hingga mengarah kepada AH, kemudian kepada A alias L. Di mana barang bukti 0,5 gram ditemukan, siapa yang menguasainya, dan bagaimana proses penyitaan serta pemeriksaannya? Kasat Resnarkoba harus memberikan penjelasan,” tegas Zul dalam keteranganya, Jumat (13/11)
Ia juga menyoroti informasi bahwa kedua pria yang dikabarkan bebas tersebut diduga memiliki riwayat perkara narkotika dan baru sekitar dua bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, penyidik perlu menjelaskan apakah riwayat hukum sebelumnya telah diverifikasi dan bagaimana hasil pendalaman terhadap dugaan perkara terbaru. Namun, riwayat pidana tidak dapat menggantikan pembuktian atas tindak pidana yang baru.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui ada penangkapan, kemudian muncul kabar bahwa orang-orang tersebut sudah bebas. Publik berhak mengetahui status hukumnya. Apakah tidak cukup bukti, apakah ada penghentian penyidikan, atau ada mekanisme hukum lain? Semua harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Zul menilai persoalan ini juga harus dibaca bersama dengan aduan masyarakat mengenai dugaan jaringan peredaran narkotika di kawasan belakang BRI Tanah Kongkong. Aduan yang disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah orang dalam satu keluarga tersebut perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang jelas dari kepolisian.
“Jangan sampai penanganan perkara hanya terlihat pada penangkapan orang-orang tertentu, sementara aduan masyarakat mengenai dugaan jaringan yang lebih luas belum mendapatkan kejelasan. Kalau memang sudah diselidiki, sampaikan perkembangannya. Kalau belum, apa kendalanya?” katanya.
Ia secara khusus meminta Kapolres Bulukumba mengevaluasi kinerja Kasat Resnarkoba dan mendesak Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.
“Dirnarkoba Polda Sulsel harus turun tangan. Jangan hanya menunggu persoalan ini menjadi polemik yang lebih besar. Periksa kronologi pengamanan, pengembangan perkara, barang bukti, status hukum pihak-pihak yang diamankan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.
Zul juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penangkapan. Aparat harus mampu mengungkap jaringan distribusi, pemasok, pengendali, dan aliran transaksi apabila ditemukan bukti yang mendukung.
“Jangan hanya tajam kepada orang-orang yang mudah dijangkau. Kalau memang ada dugaan jaringan yang lebih besar, telusuri sampai tuntas. Jangan sampai pemberantasan narkoba hanya ramai pada penangkapan, tetapi tidak memberikan kepastian pada kelanjutan proses hukumnya,” tandasnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak-pihak yang disebut maupun tuduhan adanya penyimpangan oleh penyidik. Namun, sebagai bagian dari kontrol sosial, masyarakat berhak meminta transparansi dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan penegakan hukum.
“Kasat Resnarkoba jangan menganggap pertanyaan publik sebagai serangan terhadap institusi. Justru keterbukaan merupakan bagian dari profesionalisme. Jika prosedurnya benar, jelaskan. Jika ada kekeliruan, evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan,” tutup Zul.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Satresnarkoba Polres Bulukumba mengenai kronologi pengamanan, barang bukti, status hukum kedua pria, dan perkembangan aduan masyarakat di Tanah Kongkong masih diperlukan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kapolres Bulukumba, Kasat Resnarkoba, serta pihak-pihak terkait. (*)
