LEGIONNEWS.COM – KENDARI, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari mengikuti Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Penguatan Dukungan Pemasyarakatan dalam Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/MKR) dalam Sistem Peradilan Pidana di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (11/11).
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara.
Pelaksanaan rapat ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan regulasi baru dalam sistem hukum pidana nasional yang menggeser orientasi pemidanaan menjadi lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Dalam kerangka pembaruan tersebut, pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran vital sebagai asesmen sosial untuk mendukung pertimbangan penegak hukum.
Perwakilan Kemenko Kumham Imipas menekankan bahwa pelaksanaan prioritas nasional tahun ini berfokus pada upaya menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.
“Implementasi Mekanisme Keadilan Restoratif memerlukan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum termasuk dengan jajaran pemasyarakatan pada setiap tahapan proses peradilan pidana agar dapat diterapkan secara operasional dan menjawab kebutuhan para pelaksana,” ungkap perwakilan kementerian dalam pemaparannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapas Kelas II Kendari, Amsar, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya siap mengawal dan memperkuat implementasi kebijakan melalui peningkatan kualitas layanan asesmen.
“Bapas Kendari berkomitmen penuh untuk terus memperkuat sinergi lintas sektoral agar penyusunan Litmas dapat menjadi instrumen asesmen sosial yang akurat bagi aparat penegak hukum dalam memutus perkara berbasis keadilan restoratif,” ujar Amsar.
Dukungan serupa juga diperkuat melalui paparan dari para pimpinan instansi penegak hukum yang hadir. Perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, pihak Kejaksaan Negeri Kendari, serta Pengadilan Negeri Kota Kendari sepakat bahwa keselarasan persepsi dan kelancaran pertukaran data asesmen sangat menentukan efektivitas penyelesaian perkara di setiap lini, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam forum koordinasi ini, Bapas Kendari optimis hambatan teknis maupun koordinasi dalam penyusunan dan pemanfaatan Litmas dapat teratasi. Sinergi yang solid antara Bapas, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, dan Kantor Wilayah Ditjenpas Sultra ini diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, efektif, serta berorientasi pada pemulihan keadilan sosial di Sulawesi Tenggara. (*)
